Setelah beberapa saat mencoba menjalankan ATBM, Wakil Menkeu, Mardiasmo juga melihat proses pembuatan kerajinan sarung dan mengajak dialog pada buruh ATBM.

"Kunjungan intinya untuk mengonfirmasi secara langsung ke daerah, apakah program pemerintah berjalan atau tidak," katanya.

Ia menjelaskan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan ini dalam rangka melaksanakan mandat pemerintah atas penugasan khusus atau "National Interest Account (NIA)" pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (IEB) yang menyediakan pembiayaan nasional dalam bentuk pembiayaan penjaminan dan asuransi ekspor.

Pada kesempatan itu, Wakil Menkeu Mardiasmo juga melihat langsung proses dan hasil produksi kain industri alat tenun bukan mesin dan menyaksikan penandatanganan persetujuan prinsip pemberian fasilitas antara Indonesia Eximbank pada pelaku UMKM.

"Fasilitas tersebut merupakan bagian dari total alokasi dana sebesar Rp700 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 1231/KMK.08/2015. Pelaku ekspor ini paling banyak menerima fasilitas sebesar Rp 50 miliar," katanya.

Presiden Direktur PT Textile Industri Palekat Pekalongan Jamaludin Ali Alkatiri mengatakan bahwa pihaknya telah menggeluti usaha tenun ikat ini sejak 1984.

Awalnya, kata dia, hanya 10 mesin kemudian berkembang menjadi 186 pabrikan yang sebagian besar pabrikan tersebut adalah pengrajin yang dirinya jadikan sebagai pengusaha.

"Kami mendirikan plasma-plasma baru yang khusus dikembangkan ke desa-desa. Kami juga berterima kasih pada mitra-mitra yang mendapat hibah 60 mesin ATBM dari Indonesia Eximbank," katanya.

Pewarta : Kutnadi
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024