"Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Taufiequrachman Ruki saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Walaupun mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPR RI di acara tersebut, Ruki tidak mempermasalahan hal tersebut.
Pada Puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit pada acara itu.
Ia menuturkan diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk melawan dan memerangi korupsi di Indonesia karena korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja.
"Korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujarnya.
Ia mengatakan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan pecegahan dan ketegasan aparat penegak hukumnya dan untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif.
"Kuncinya itu adalah rakyat terlibat, kuncinya kerjasama bahu-membahu antar lembaga penegak hukum. Kuncinya eksekutif legislatif bekerjasama. Kuncinya keteladanan pemimpin pusat sampai daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan reformasi khususnya e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas.
"Kami telah melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik dan perizinan harus e-doverment, pajak online, e-budgeting, e-katalog, pemanfaatan sistem dan lainnya," ujarnya.
Walaupun mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPR RI di acara tersebut, Ruki tidak mempermasalahan hal tersebut.
Pada Puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit pada acara itu.
Ia menuturkan diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk melawan dan memerangi korupsi di Indonesia karena korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja.
"Korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujarnya.
Ia mengatakan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan pecegahan dan ketegasan aparat penegak hukumnya dan untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif.
"Kuncinya itu adalah rakyat terlibat, kuncinya kerjasama bahu-membahu antar lembaga penegak hukum. Kuncinya eksekutif legislatif bekerjasama. Kuncinya keteladanan pemimpin pusat sampai daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan reformasi khususnya e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas.
"Kami telah melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik dan perizinan harus e-doverment, pajak online, e-budgeting, e-katalog, pemanfaatan sistem dan lainnya," ujarnya.