"Langkah pemutakhiran data ini untuk menghindari ketidaktepatan pemberian subsidi listrik di kalangan masyarakat," kata Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono di Semarang, Rabu.

Menurut dia, PLN dapat mencontoh Perusahaan Air Minum (PAM) yang selalu melakukan pemutakhiran data melalui pencatatan yang dilakukan oleh para petugas.

"Di PAM ada pencatatan setiap bulan yang dilakukan oleh para petugas sekaligus mencatat kondisi-kondisi yang selalu terjadi. Indikator ini selanjutnya dimasukkan pada skoring, skoring nanti berpengaruh pada peningkatan status pelanggan yang bersangkutan," katanya.

Seperti misalnya, pelanggan yang awalnya berstatus sosial naik ke rumah tangga 1 dan seterusnya.

Selain itu, PLN juga harus menetapkan apa saja indikator yang digunakan sebagai pembeda status pelanggan tersebut, apakah dilihat dari kondisi perekonomian dan kondisi rumah.

Sementara itu, mengenai pengurangan subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah mulai tahun depan, Ngargono mengatakan upaya tersebut harus dilakukan secara proporsional.

"Saya setuju pada prinsipnya subsidi harus dikurangi, tetapi ketepatan subsidi tetap harus diprioritaskan. Untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA saya kira secara umum masih perlu diberikan subsidi," katanya.