Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tri Patmasari di Temanggung, Kamis, mengatakan target peta ulang tersebut selesai dalam beberapa tahun mendatang, khusus di Temanggung ditarget selesai sebelum akhir 2015.
"Teknologi ini sangat akurat bisa melihat dengan jelas permukaan bumi, kesalahannya berkisar 30-50 centimeter," katanya pada temu kerja ajudikasi pemasangan pilar dan pembuatan peta wilayah kelurahan dan desa di Kabupaten Temanggung yang dihadiri kades, perangkat desa, dan camat se Kabupaten Temanggung.
Ia mengatakan berdasar Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 desa dan kelurahan di Indonesia berjumlah 83.184. Terbanyak di Jateng (8.559) diikuti Jatim (8.501), Aceh (6.474), Jabar 5.962, dan Papua (5.529) dengan jumlah paling sedikit DKI (267).
Kondisi peta desa saat ini, katanya belum tersedia peta dasar dalam skala besar, gambar batas desa tidak memiliki skala, tidak ada proyeksi peta dan sistem koordinat dan delinasi garis batas ada tetapi tidak jelas.
Selain itu, katanya tidak definitif karena tidak ada koordinat dan sumber data pembuat dan tahun pembuatan peta tidak dicantumkan.
Menurut dia dampak dari kondisi tersebut peta tidak dapat digunakan sebagai analisa penghitungan luas, jarak, posisi relatif terhadap wilayah yang lain dan peta tidak dapat digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa batas.
"Dalam pembuatan peta nantinya akan disepakati batas desa, dengan berpedoman citra tegak resolusi tinggi, yang menghadirkan perangkat desa yang bersebelahan agar kedepan tidak ada konflik batas wilayah," katanya.
"Teknologi ini sangat akurat bisa melihat dengan jelas permukaan bumi, kesalahannya berkisar 30-50 centimeter," katanya pada temu kerja ajudikasi pemasangan pilar dan pembuatan peta wilayah kelurahan dan desa di Kabupaten Temanggung yang dihadiri kades, perangkat desa, dan camat se Kabupaten Temanggung.
Ia mengatakan berdasar Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 desa dan kelurahan di Indonesia berjumlah 83.184. Terbanyak di Jateng (8.559) diikuti Jatim (8.501), Aceh (6.474), Jabar 5.962, dan Papua (5.529) dengan jumlah paling sedikit DKI (267).
Kondisi peta desa saat ini, katanya belum tersedia peta dasar dalam skala besar, gambar batas desa tidak memiliki skala, tidak ada proyeksi peta dan sistem koordinat dan delinasi garis batas ada tetapi tidak jelas.
Selain itu, katanya tidak definitif karena tidak ada koordinat dan sumber data pembuat dan tahun pembuatan peta tidak dicantumkan.
Menurut dia dampak dari kondisi tersebut peta tidak dapat digunakan sebagai analisa penghitungan luas, jarak, posisi relatif terhadap wilayah yang lain dan peta tidak dapat digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa batas.
"Dalam pembuatan peta nantinya akan disepakati batas desa, dengan berpedoman citra tegak resolusi tinggi, yang menghadirkan perangkat desa yang bersebelahan agar kedepan tidak ada konflik batas wilayah," katanya.