"Partai politik memberi sinyal positif terhadap wacana menghidupkan kembali haluan pembangunan itu dan perubahan kelima UUD. Wacana ini menguat di kalangan parpol," katanya usai membuka sosialisasi Empat Pilar MPR, di STIKES Mataram, Lombok, Kamis.
Pancasila dalam sistem bernegara Indonesia memiliki kedudukan sangat istimewa. Pancasila menjadi dasar negara dari mana semua sistem bernegara, berasal, sekaligus menjadi semangat filosofis bangsa.
Mahyudin mengungkapkan, Lembaga Pengkajian MPR yang beranggotakan 60 orang dari pakar tata negara dan tokoh masyarakat serta mantan anggota MPR, sedang menyusun pedoman haluan pembangunan negara itu.
Menurut dia, partai politik menilai pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat lah penting. "Ini (pedoman haluan pembangunan) sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia," ujar politisi Partai Golkar itu melalui siaran pers MPR.
Ia mengatakan bahwa hal ini muncul karena ketidakjelasan arah pembanguan nasional pascareformasi. "Jadi presiden terpilih tidak punya haluan pembangunan sendiri, tapi mengacu pada pedoman haluan yang sudah dibuat negara," ucapnya.
Soal penamaannya, apakah GBHN atau yang lain, Mahyudin tak mempermasalahkannya "Yang terpenting ada arah pembangunan nasional. Jangan sampai berganti presiden, ganti arah sesuai visi misi presiden terpilih," katanya.
Pancasila dalam sistem bernegara Indonesia memiliki kedudukan sangat istimewa. Pancasila menjadi dasar negara dari mana semua sistem bernegara, berasal, sekaligus menjadi semangat filosofis bangsa.
Mahyudin mengungkapkan, Lembaga Pengkajian MPR yang beranggotakan 60 orang dari pakar tata negara dan tokoh masyarakat serta mantan anggota MPR, sedang menyusun pedoman haluan pembangunan negara itu.
Menurut dia, partai politik menilai pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat lah penting. "Ini (pedoman haluan pembangunan) sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia," ujar politisi Partai Golkar itu melalui siaran pers MPR.
Ia mengatakan bahwa hal ini muncul karena ketidakjelasan arah pembanguan nasional pascareformasi. "Jadi presiden terpilih tidak punya haluan pembangunan sendiri, tapi mengacu pada pedoman haluan yang sudah dibuat negara," ucapnya.
Soal penamaannya, apakah GBHN atau yang lain, Mahyudin tak mempermasalahkannya "Yang terpenting ada arah pembangunan nasional. Jangan sampai berganti presiden, ganti arah sesuai visi misi presiden terpilih," katanya.