"Ada bupati dan wali kota yang belum mengeluarkan HET di tingkat pengecer tapi saya tidak hafal mana saja, contoh daerah yang belum adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang," kata Kepala Dinas ESDM Teguh Dwi Paryono di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan HET elpiji tiga kilogram di tingkat pangkalan sebesar Rp15.500 dengan harapan masyarakat dapat membeli dengan harga tersebut.
"Dampak jika kepala daerah belum menetapkan HET adalah pengecer dapat mempermainkan harga semaunya sehingga memberatkan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, terjadinya kelangkaan elpiji tiga kilogram di sejumlah daerah di Jateng itu disebabkan penimbunan yang dilakukan para spekulan serta adanya migrasi pengguna elpiji 12 kg ke ukuran tiga kilogram.
"Kami terus memantau distribusi mulai di tingkat pangkalan hingga ke masyarakat guna mencegah terjadinya kelangkaan elpiji tiga kilogram," katanya.
Terkait dengan permintaan kalangan anggota DPRD Jawa Tengah agar pemerintah mengkaji rencana kenaikan harga elpiji ukuran tiga kilogram yang dinilai memberatkan masyarakat, Teguh mengaku menunggu keputusan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan HET elpiji tiga kilogram di tingkat pangkalan sebesar Rp15.500 dengan harapan masyarakat dapat membeli dengan harga tersebut.
"Dampak jika kepala daerah belum menetapkan HET adalah pengecer dapat mempermainkan harga semaunya sehingga memberatkan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, terjadinya kelangkaan elpiji tiga kilogram di sejumlah daerah di Jateng itu disebabkan penimbunan yang dilakukan para spekulan serta adanya migrasi pengguna elpiji 12 kg ke ukuran tiga kilogram.
"Kami terus memantau distribusi mulai di tingkat pangkalan hingga ke masyarakat guna mencegah terjadinya kelangkaan elpiji tiga kilogram," katanya.
Terkait dengan permintaan kalangan anggota DPRD Jawa Tengah agar pemerintah mengkaji rencana kenaikan harga elpiji ukuran tiga kilogram yang dinilai memberatkan masyarakat, Teguh mengaku menunggu keputusan pemerintah pusat.