"Mari kita pilih cara yang kreatif jangan 'ujug-ujug' memberikan dana satu triliun, kita ini sekarang masih terlalu reaktif," kata Zaenal di Yogyakarta, Rabu.
Sebagaimana diketahui, usulan pembiayaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1 triliun kembali mencuat ke publik setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka wacana tersebut.
Politisi asal PDI Perjuangan itu mengatakan pemberian dana Rp1 triliun untuk parpol akan meningkatkan transparansi dan demokrasi mengingat parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
Menurut Zaenal, gagasan alternatif yang muncul untuk mencari solusi pembiayaan partai justru seharusnya tidak serta merta bersandar pada Anggaran Pendapadatan dan Belanja Negara (APBN).
Partai politik, menurut dia, seharusnya didorong melakukan cara kreatif, antara lain dengan mendirikan badan usaha mandiri sebagai sumber pembiayaan operasional partai.
"Misalnya memiliki SPBU sendiri. Beberapa negara melakukan itu," kata dia.
Rencana memberikan dana besar untuk parpol, menurut Zaenal, semestinya telah didahului dengan penguatan sistem meliputi transparansi serta akuntabilitas parpol disertai dengan pembukaan akses Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bodoh kalau memberi dana besar tidak disertai dengan tanggungjawab yang besar," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, tanpa penyaringan yang ketat pemberian dana sebesar itu juga hanya memunculkan partai-partai baru dengan pengurus parpol yang pragmatis.
Dia mengakui, hingga saat ini partai politik masih susah mendapatkan dana, karena sesuai regulasi yang ada, parpol hanya diperkenankan memungut dana dari tiga sumber, yakni iuran anggota, sumbangan yang terbatas, serta APBD sesuai jumlah perolehan suara. Namun demikian, ia mengatakan, gagasan pemberian Rp1 triliun terlalu berlebihan.
"Kalau satu partai Rp1 triliun, maka kalau partainya ada 14 bisa Rp14 triliun, Ini terlalu gegabah," kata dia.
Sebagaimana diketahui, usulan pembiayaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1 triliun kembali mencuat ke publik setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka wacana tersebut.
Politisi asal PDI Perjuangan itu mengatakan pemberian dana Rp1 triliun untuk parpol akan meningkatkan transparansi dan demokrasi mengingat parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
Menurut Zaenal, gagasan alternatif yang muncul untuk mencari solusi pembiayaan partai justru seharusnya tidak serta merta bersandar pada Anggaran Pendapadatan dan Belanja Negara (APBN).
Partai politik, menurut dia, seharusnya didorong melakukan cara kreatif, antara lain dengan mendirikan badan usaha mandiri sebagai sumber pembiayaan operasional partai.
"Misalnya memiliki SPBU sendiri. Beberapa negara melakukan itu," kata dia.
Rencana memberikan dana besar untuk parpol, menurut Zaenal, semestinya telah didahului dengan penguatan sistem meliputi transparansi serta akuntabilitas parpol disertai dengan pembukaan akses Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bodoh kalau memberi dana besar tidak disertai dengan tanggungjawab yang besar," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, tanpa penyaringan yang ketat pemberian dana sebesar itu juga hanya memunculkan partai-partai baru dengan pengurus parpol yang pragmatis.
Dia mengakui, hingga saat ini partai politik masih susah mendapatkan dana, karena sesuai regulasi yang ada, parpol hanya diperkenankan memungut dana dari tiga sumber, yakni iuran anggota, sumbangan yang terbatas, serta APBD sesuai jumlah perolehan suara. Namun demikian, ia mengatakan, gagasan pemberian Rp1 triliun terlalu berlebihan.
"Kalau satu partai Rp1 triliun, maka kalau partainya ada 14 bisa Rp14 triliun, Ini terlalu gegabah," kata dia.