"Dewan pertimbangan akan melakukan pertemuan. Dalam pertemuan nanti, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan akan menyampaikan informasi kepada para anggota wantim, dan dari informasi itu diharapkan anggota wantim bisa memberikan saran dan pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi Partai Golkar," ujar Akbar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Jakarta, Selasa.
Terkait pelaksanaan munas Golkar, menurut dia, sejauh ini Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa perizinan penyelenggaraan munas sudah selesai, dan surat dari DPP sudah dikirim ke Kapolri.
"Jadi, dari sisi perizinan saya rasa nggak ada masalah, yaitu tanggal 30 November, dan itu juga merupakan putusan yang dicapai pada Rapimnas lalu," ujar Akbar.
Menurut dia, pembentukan panitia dan penetapan lokasi munas juga menjadi kewenangan DPP Golkar. Akbar menyatakan bahwa persoalan yang terjadi internal Golkar akan diselesaikan dengan baik.
Terkait pelaksanaan munas Golkar, menurut dia, sejauh ini Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa perizinan penyelenggaraan munas sudah selesai, dan surat dari DPP sudah dikirim ke Kapolri.
"Jadi, dari sisi perizinan saya rasa nggak ada masalah, yaitu tanggal 30 November, dan itu juga merupakan putusan yang dicapai pada Rapimnas lalu," ujar Akbar.
Menurut dia, pembentukan panitia dan penetapan lokasi munas juga menjadi kewenangan DPP Golkar. Akbar menyatakan bahwa persoalan yang terjadi internal Golkar akan diselesaikan dengan baik.