   "Tahun ini, kami sudah menganggarkan pengadaan alat tersebut. Akan tetapi, proses lelangnya masih harus menunggu spesifikasi alat tersebut dari Kemendagri," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Hendro Martoyo melalui Kabid Informasi dan Penyimpanan Data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Busono di Kudus, Minggu.
        Bahkan, lanjut dia, anggaran untuk pengadaan "smart card reader" tersebut juga sudah masuk di rencana umum pengadaan (RUP).
        Informasinya, kata dia, akan ada kesepakatan antara Kemendagri dengan pihak ketiga terkait spesifikasi alat tersebut.
        Apabila sudah ada kesepakatan, kata dia, pengadaan alat tersebut bisa dilaksanakan tahun ini dan anggaran yang ada juga bisa terserap.
        "Sebaliknya, jika hingga penghujung tahun 2014 tidak ada kesepakatan, tentunya pengadaan alat tersebut juga tertunda," ujarnya.
        Ia berharap, pengadaan bisa dilakukan tahun ini, jika terkendala kesepakatan tentunya tahun 2015 diharapkan sudah ada hasil.
        Dalam RUP tahun 2014, tercatat pengadaan "smart card reader" sebanyak 160 unit dan SAM 500 unit dianggarkan Rp1,3 miliar.
        Rencananya, lanjut dia, alat tersebut akan diberikan kepada sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Kudus, termasuk di tingkat 132 kantor pemerintahan desa/kelurahan karena alat tersebut dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat.
        Selain itu, kata dia, sembilan kantor kecamatan juga akan mendapat bantuan peralatan serupa, termasuk Disdukcapil Kudus sendiri.
        Hasil perekaman data kependudukan yang dimulai sejak 28 Mei 2012 hingga 24 Juli 2014 tercatat sebanyak 539.387 orang atau 94 persen dari target.     Â
    Adapun target perekaman yang ditetapkan pemerintah sebanyak 574.143 orang sehingga masih mengalami kekurangan 34.756 orang.
        Berdasarkan catatan di dalam RUP tahun 2014, tertulis pengadaan "smart card reader" sebanyak 160 unit dan secure access module atau alat pembaca kartu kendali nirkontak sebanyak 500 unit dianggarkan Rp1,3 miliar.
        Bahkan, lanjut dia, anggaran untuk pengadaan "smart card reader" tersebut juga sudah masuk di rencana umum pengadaan (RUP).
        Informasinya, kata dia, akan ada kesepakatan antara Kemendagri dengan pihak ketiga terkait spesifikasi alat tersebut.
        Apabila sudah ada kesepakatan, kata dia, pengadaan alat tersebut bisa dilaksanakan tahun ini dan anggaran yang ada juga bisa terserap.
        "Sebaliknya, jika hingga penghujung tahun 2014 tidak ada kesepakatan, tentunya pengadaan alat tersebut juga tertunda," ujarnya.
        Ia berharap, pengadaan bisa dilakukan tahun ini, jika terkendala kesepakatan tentunya tahun 2015 diharapkan sudah ada hasil.
        Dalam RUP tahun 2014, tercatat pengadaan "smart card reader" sebanyak 160 unit dan SAM 500 unit dianggarkan Rp1,3 miliar.
        Rencananya, lanjut dia, alat tersebut akan diberikan kepada sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Kudus, termasuk di tingkat 132 kantor pemerintahan desa/kelurahan karena alat tersebut dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat.
        Selain itu, kata dia, sembilan kantor kecamatan juga akan mendapat bantuan peralatan serupa, termasuk Disdukcapil Kudus sendiri.
        Hasil perekaman data kependudukan yang dimulai sejak 28 Mei 2012 hingga 24 Juli 2014 tercatat sebanyak 539.387 orang atau 94 persen dari target.     Â
    Adapun target perekaman yang ditetapkan pemerintah sebanyak 574.143 orang sehingga masih mengalami kekurangan 34.756 orang.
        Berdasarkan catatan di dalam RUP tahun 2014, tertulis pengadaan "smart card reader" sebanyak 160 unit dan secure access module atau alat pembaca kartu kendali nirkontak sebanyak 500 unit dianggarkan Rp1,3 miliar.