"Berkaca dari yang terjadi antara Polri-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini, ada pembelajaran berharga yang bisa diambil. Pilih pejabat yang tidak berisiko," katanya di Semarang, Sabtu. ...
"Meski DPR sudah menyetujui Budi Gunawan, karena ada penetapan tersangka kemudian Presiden lama tidak melantiknya, boleh-boleh saja. Bahkan, punya hak tidak melantik," katanya di Semarang, Selasa. ...
"Plt itu kan ditunjuk jika belum ada pejabat definitif yang diangkat, atau pejabat definitif berhalangan tetap. Jadi, kewenangan Plt sangat terbatas," katanya di Semarang, Senin. Sebagai ...
"Permasalahan calon Kapolri ini jadi ruwet sebenarnya berpangkal pada dua hal, yakni sikap Presiden dan sikap DPR. Mestinya, tidak sampai jadi sampai seperti ini," katanya di Semarang, ...
"Kalau Polri mau direposisi sah-sah saja. Namun belum menjamin bahwa Polri di bawah kementerian, konflik yang terjadi antara Polri-TNI tidak muncul lagi," katanya di Semarang, Rabu. ...
"Penempatan Polri di bawah Presiden langsung atau di bawah menteri itu pilihan. Secara ketatanegaraan boleh-boleh saja, tetapi semua pilihan pasti ada plus dan minusnya," kata Dr. Rahmat Bowo di ...
"Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, DPR dan DPRD mewakili rakyat. Semestinya mereka mendengarkan aspirasi rakyat kebanyakan dan mengesampingkan apa yang jadi ego politik," katanya di Semarang, ...
"Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kan harus memenuhi ihwal kegentingan yang memaksa. Tolok ukurnya, yakni terjadi krisis dan kemendesakan," katanya di Semarang, ...
 "Memang, Pancasila sebagai dasar negara pada sila keempat menyebutkan 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan'," katanya di Semarang, Jumat. ...
"Memang, Pancasila sebagai dasar negara pada sila keempat menyebutkan 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan'," katanya di Semarang, Jumat. ...