"Bulan depan pemilihan umum. Saya katakan, apakah masih arif, apakah masih bijaksana, DPR membahas RUU ini (KUHAP dan KUHP, red.), sedangkan dua undang-undang itu namanya saja kitab," ...
"Kami dorong dibahas dulu KUHP-nya, kemudian KUHAP-nya, baru setelah itu undang-undang Kepolisan, Kejaksaan. Itu saran dari kami," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman usai melantik Wakapolri ...
"Sejak awal saya adalah pendukung KPK dengan segala keistimewaannya. Saya juga ikut merumuskan komisi tersebut pada awal pembentukannya," kata mantan Menteri Kehakiman itu, di Jakarta, Jumat. ...
"Sejak awal saya adalah pendukung KPK dengan segala keistimewaannya. Saya juga ikut merumuskan komisi tersebut pada awal pembentukannya," kata mantan Menteri Kehakiman itu, di Jakarta, Jumat. ...
"Tidak. Begini, supaya diketahui kinerja DPR masih sampai bulan Oktober 2014. Jadi kalau ada kamus bilang pembahasan itu dilakukan untuk mengejar target saya kira kurang tepat," kata Amir, di ...
"Dengan melibatkan KPK dan banyak pihak dalam pembasan kedua RUU tersebut maka kalau ada pasal-pasal yang melemahkan pemberantasan korupsi bisa dihilangkan. Kita tak ingin kekuatan KPK ...
"Revisi KUHP dan KUHAP ini membangun sistem hukum Indonesia yang sudah ketinggalan. Negara asalnya saja sudah tidak lagi mempergunakan," kata Marzuki di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan ...
"Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibahas DPR RI saat ini cenderung menciptakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kami ...
"Tetap lanjut, kita itu ingin membangun sistem hukum "ala" Indonesia, dan tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi," kata Marzuki di Yogyakarta, Jumat. Menurut dia, tidak tepat ...
"Kalau pemerintah berkeinginan tarik, saya setuju. RUU ini usulan pemerintah, bukan DPR. Komisi III hanya menjalankan tugasnya," kata wakil ketua Komisi II DPR Azis Syamsuddin di Jakarta, Kamis. ...