#PEGAWAI NON ASN

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai memetakan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) baik guru maupun tenaga kependidikan, menindaklanjuti aturan ...

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi meminta hasil efisiensi anggaran bisa digunakan juga untuk mengangkat semua pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) menjadi pegawai ...

Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, agar tidak ada lagi pejabat yang terjerat korupsi. ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat ada 700 pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah dengan masa kerja kurang dari dua tahun dan terancam diputus kontraknya karena adanya ...

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengingatkan para tenaga honorer untuk memanfaatkan peluang tiga formasi untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membatalkan kelulusan lima peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis dan tenaga guru formasi tahun 2024, karena ...

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendorong kepatuhan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di jajaran aparatur sipil negara (ASN) tepat waktu, yakni sebelum 31 Maret ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti bahwa belum semua daerah yang mengumumkan hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap pertama. "Kami ...

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memastikan menghentikan merekrut tenaga honorer baru sebagai upaya menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mohammad Toha mengatakanpenataan pegawai non-aparatur sipil negara dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2024. Di sela ...