“Surat Edaran itu hanya digunakan untuk instansi jajaran Polri. Surat Edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menghukum seseorang,†kata Agus Hermanto, di Jakarta, Rabu. Namun ...
"Itu untuk meredam aspirasi masyarakat karena apabila terkait konflik sosial, sudah ada undang-undang yang mengaturnya," kata Desmond di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, SE itu ditujukkan pada ...
"Kalau pandangan hukum Jamdatun digunakan sebagai dasar hukum, itu melawan hukum dan penyelundupan hukum," kata Masinton di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, usai Rapat Kerja Pansus Pelindo II ...
"Kita berharap untuk segera, kita posisinya menunggu DPR melakukan itu," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Antara usai menghadiri pembukaan Temu Inovasi Administrasi Negara 2015 di ...
"Seharusnya itu (pandangan hukum Jamdatun) akan kami gali di Pansus, mengapa Jamdatun mengeluarkan surat tersebut," kata anggota Pansus Pelindo II Junimart Girsang di Jakarta, Selasa. Dia ...
"Surat Pimpinan DPR mengenai capim KPK belum kami terima di Komisi III," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin. Aziz menjelaskan mekanisme agenda uji kelayakan capim KPK masih menunggu ...
"Saya akan pimpin Komisi III ke Jawa Timur tanggal 10 sampai 14 (September) mendatang untuk mencari tahu kasus Risma," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, di ...
KPK baru memulai OTT pada April ini, di bawah kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua Zulkarnain, Wakil Ketua Adnan Pandu Praja, Plt Wakil Ketua Johan Budi SP, ...
"Melalui pembahasan yang alot dan panjang, Komisi VIII dan Kementerian Agama sepakat merelokasi anggaran tambahan sebesar Rp1,4 triliun untuk membayar tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS," kata ...
"PDI Perjuangan diminta fokus mencermati rapat pembahasan RAPBN. Setiap Kelompok Fraksi di DPR diminta terus rapat membahas postur RAPBN. Agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ...