#KOMISI III DPR

"Komisi III DPR akan memanggil menteri hukum dan HAM terkait beberapa kali kebobolan di lapas dan lemahnya pengawasan," katanya, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin. Soesatyo mengatakan, ...

"Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, segerakan saja (eksekusi)," kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, jangan sampai eksekusi terpidana hukuman mati ...

"Fraksi PKS mengusulkan RUU KPK dicabut saja dari Prolegnas agar jelas dan tegas," katanya di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan proses revisi harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah sehingga kedua ...

"Pembahasan revisi UU KPK tidak akan masuk di paripurna," kata Zon, di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa. Senin kemarin (22/2), pemerintah bersama DPR sepakat menunda rencana revisi UU ...

"Soal Densus 88 ini saya sedih. Nama besar tapi fasilitas memprihatinkan. Kita perlu dukungan untuk seleksi personel, sarana dan prasarana serta penambahan anggaran Densus 88," kata Luhut pada rapat ...

Komisi I dan Komisi III DPR antara lain akan meminta penjelasan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan ...

"Kami prihatin dengan kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat MA tetapi juga harus mengapresiasi KPK yang tetap sigap sehingga OTT itu membuahkan hasil," katanya di Jakarta, Minggu. Dia ...

"Itu hak preogratif Jaksa Agung, kalau Jaksa Agung buat itu perintah, itu hak Jaksa Agung, silakan saja," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Jumat. Ia menilai jaksa agung memiliki ...

"Deponering itu kewenangan prerogratif jaksa agung," katanya di Jakarta, Kamis malam. Kendati demikian, kata dia, pihaknya perlu mendapatkan pertimbangan dari badan-badan dan lembaga pemerintahan ...

"Saya kan selalu hitung rate dolar menggunakan rupiah, untuk gugatan ke PTUN Rp2 miliar, pembayaran fee Pak OC Rp1,2 miliar. Saya perkirakan total Rp4 miliar, makanya saya tidak mau mas Gatot ...