"Ikhtiar Jokowi untuk melibatkan PPATK dan KPK harusnya dipandang positif, Jokowi membutuhkan PPATK dan KPK," ujar Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption ...
"Pengusaha yang tidak boleh menjadi menteri yaitu yang punya konflik kepentingan terhadap usahanya," kata Fariz, di Jakarta, Selasa. Dia mencontohkan, pengusaha di sektor perhubungan, tidak boleh ...
"Kalau menteri merupakan pejabat teras atau ketua umum parpol, mana mungkin dia bisa maksimal atau loyal ke presiden," kata Refly dalam dialog bertajuk "Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK, Abdi ...
"Selama satu dasawarsa penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK berhasil menindak kasus korupsi pendidikan sebanyak 296 kasus dengan indikasi kerugian negara Rp619 miliar," kata Koordinator Divisi ...
"Aksi ini kami lakukan sebagai perlawanan atas ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi di lembaga legislatif," kata Presiden Mahasiswa IPB Diki Saefurohman di depan gedung DPR Jakarta, ...
"Dengan mengubah metode itu, tentu terjadi inkonsistensi dari anggota DPR, ada apa di situ?" kata pengamat hukum tata negara Margarito Kamis di Jakarta, Jumat. Margarito mempertanyakan anggota ...
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terdapat 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih yang tersangkut perkara korupsi yang tersebar di 26 DPR/DPRD di seluruh ...
Dari 48 orang yang tersangkut korupsi sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya dan terdapat 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi. Sedangkan berdasarkan status hukum, ...
"Inilah salah satu indikasi dan fakta yang biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi sebagai korupsi demokrasi," kata Bambang di Jakarta, Rabu. Bambang mengatakan demokrasi langsung seperti ...
"Ada lima, termasuk Hartati, yang dapat pembebasan bersyarat. Kami kan tidak mendiskriminasi, semua yang memenuhi syarat sudah kita berikan (pembebasan bersyarat--red)," ujar Handoyo saat dihubungi ...