Akademisi soal "kecebong" dan "kampret" wajah buruk polarisasi politik

id pemilu presiden,pilihan politik,kampanye ,politik kebangsaan,pendidikan politik

Dokumentasi petugas KPPS mendampingi warga memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

Semarang (ANTARA News) - Istilah "kecebong" dan "kampret" menjadi wajah buruk polarisasi politik Indonesia yang selama ini sudah menggurita di ranah akar rumput, kata dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, Suryanto, Kamis petang.

Menurut Suryanto, jurang pemisah itu bermula sejak Pemilihan Umum Presiden 2014, waktu masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang sampai sekarang berlanjut dan makin dalam jurang pemisah antarkubu itu. Waktu itu, yang bersaing menuju kursi kepresidenan adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Sekarang, pasangan yang berlaga itu adalah Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Polarisasi yang selama ini kita takutkan, kemarin sudah menelan korban. Bahkan, jatuhnya korban karena saling membunuh hanya perbedaan pilihan politik," kata Suryanto, di Semarang, ketika merespons kejadian di Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Peristiwa Semarang itu berawal saling cekcok di media sosial yang berimbas pada sakit hati salah satu pihak.

Di lain pihak, Suryanto menyayangkan konten kampanye Pilpres 2019 yang tidak sehat juga terjadi di media arus utama. Para kandidat dan para elite pendukungnya bahkan saling serang, fitnah, dan mencari kelemahan satu sama lain.

Menurut dia, pada saat kampanye, seharusnya tidak saling mencela, menjelekkan, mencemooh, dan menjatuhkan.

"Terkadang kita sering lupa saat kampanye bahwa kita ini adalah satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia dan bersaudara, ini yang harus kita rawat dan kita pelihara," ujarnya.

Namun, pada kenyataanya di berbagai media televisi yang menyajikan debat publik juga tidak kalah membosankan, bahkan memuakkan karena perdebatan nirsubstansi di ruang publik yang makin sesak dengan narasi dan pembicaraan dari permasalahan politik.

Masyarakat makin ke sini, katanya lagi, dihadapkan dengan berbagai realitas publik yang membicarakan politik yang tidak tentu.

Pasalnya, dalam hal esensi, senantiasa diperdebatkan hanya persoalan fisik, fitnah, kebohongan (hoaks), kebencian, caci maki, dan adu domba.

Kalau melihat dari segi pendidikan politik, kata Suryanto, politik itu untuk kemuliaan dalam hal menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelayakan dalam bernegara.

Namun, yang diperlihatkan kepada publik sekarang ini adalah perseteruan antarkubu pilihan masing-masing.

Suryanto lantas menyebutkan sejumlah istilah yang mengemukan pada masa kampanye Pemilu 2019, seperti "politikus sontoloyo", "genderuwo", "wajah Boyolali", "Indonesia akan bubar", dan "Indonesia akan punah" yang diciptakan para politikus untuk mencari simpati dan menyerang pihak lawan demi kekuasaan.

Ia mengutarakan bahwa politikus seyogianya tidak mengedepankan narasi kebencian yang senantiasa menampilkan diri ketika perbedaan pandangan menjadi sebuah landasan untuk saling membenci dan menjatuhkan antarsesama anak bangsa.

"Yang patut dipertanyakan kemudian adalah ke mana selama ini politik kebangsaan yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini?" katanya.

Menurut dia, beda pilihan semestinya telah diterima sebagai sebuah keniscayaan.

Masalahnya, setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman atau dengan ayah dan ibu serta anggota keluarga lain.

Ia lantas menekankan bahwa seharusnya beda pilihan tidak boleh merusak iklim kondusif yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang.

Pewarta : Kliwon
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar