"Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi diplomasi parlemen sesuai amanah aturan perundang-undangan," kata Bambang Soesatyo saat membuka pertemuan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Senin. Pertemuan antara Parlemen Indonesia dan Parlemen negara-negara di kawasan Pasifik tersebut membahas tema "Human Development and Maritime Sustainability" adalah yang pertama kali diselenggarakan.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah Anggota DPR RI lainnya.
Sedangkan pimpinan Parlemen dari negara-negara Kawasan Pasifik yang hadir, antara lain Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), dan Kenneth A. Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall), Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, melalui forum IPPP ini, Parlemen Indonesia ingin menguatkan diplomasi internasional yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan peran Indonesia untuk pengembangan dan pembangunan Kawasan Pasifik.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus maritim di kawasan Pasifik dengan jumlah pulau terbanyak yakni sekitar 17.600 pulau dan berpenduduk lebih dari 263 juta jiwa. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas wilayah perairan 6.315 juta km2, yang terbagi dalam 18 wilayah ekoregion laut.
Indonesia, kata Bamsoet, juga merupakan negara kekuatan ekonomi baru dengan pendapatan domestik bruto (PDB) hampir 862 miliar dolar AS. Indonesia kini menjadi salah satu anggota G-20, yang dalam beberapa dasawarsa ke depan, diharapkan dapat menjadi salah satu dari empat negara berpengaruh di bidang ekonomi dunia. "Indonesia juga merupakan pemain kunci di kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi ekonomi mencapai 30 persen dari total PDB ASEAN," tutur Bamsoet.
Politisi berlatarbelakang pengusaha ini menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga di sekitarnya, termasuk yang terletak di Kawasan Pasifik.
Menurut dia, realitas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya.
"Isu-isu yang dibicarakan hari ini, terkait erat dengan janji pembangunan global yakni tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kita bicara soal ekonomi biru, yang mencirikan pemanfaatan potensi kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Di satu sisi, kita juga dihadapkan pada fakta dampak negatif perubahan iklim akibat pemanasan global," kata Bamsoet.
Eksistensi Indonesia bagi negara-negara Pasifik, kata dia, tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam berbagai forum pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat pesisir. Demikian juga dengan keterlibatan dan partisipasi anggota DPR RI dalam membangun kerjasama dengan anggota Parlemen dari kawasan Pasifik di berbagai forum regional dan internasional.
"Indonesia telah terlibat dalam peningkatan hubungan negara Pasifik melalui berbagai kerangka multilateral, seperti PBB, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), APEC, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Grup Melanesia (MSG), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan lainnya," katanya. Pada tingkat Parlemen, menurut Bamsoet, keterlibatan Indonesia dan negara-negara Pasifik telah terjalin melalui forum antarparlemen seperti Uni Antar-Parlemen (IPU) dan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF).
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
