"Ada 29 komunitas adat yang berkonflik dengan sektor kehutanan sebab sebagian besar kawasan hutan baik berupa taman nasional, hutan lindung dan hutan produksi adalah hutan adat," kata Ketua AMAN wilayah Bengkulu Deftri Hamdi di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi sebagian pasal Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama tentang hutan adat telah memunculkan titik terang bagi masyarakat adat.
Sejumlah konflik tersebut antara lain dialami komunitas adat Bermani Ulu yang berkonflik dengan kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Komunitas adat Jurukalang di Kabupaten Lebong berkonflik dengan kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang dan TNKS, komunitas adat Selupu Lebong yang berada di kawasan Hutan Produksi Bukit Resam.
Komunitas adat Selupurejang berkonflik dengan kawasan TNKS, komunitas adat Lembak dengan Cagar Alam Dusun Besar di Kota Bengkulu. Ada juga komunitas adat Lembak Beliti di perbatasan TNKS, dan Hutan Lindung Bukit Sanggul.
Selanjutnya komunitas adat Suku Tengah Kepungut yang juga mengalami konflik dengan kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul dan TNKS, suku Lembak Kelingi selama ini dianggap memasuki kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba dan TNKS.
"Komunitas adat Semende Banding Agung dituduh memasuki kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, padahal jauh sebelum hutan ditetapkan masyarakat adat sudah mendiami kawasan itu," katanya.
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
