Ombudsman NTT ajak seluruh elemen awasi penggunaan dana COVID-19

id NTT,Ombudsman RI Perwakilan NTT,Dana COVID-19,Kawal dana COVID-19,Bansos,covid-19

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. ANTARA/Bernadus Tokan/am.

Kupang (ANTARA) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, mengajak seluruh elemen warga untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) di daerah itu.

“Kami ingin mengajak semua elemen baik pengawas internal, pengawas eksternal, serta pengawasan langsung dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pengggunaan dana penanganan COVID-19 ini,” katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID-19 dengan total mencapai Rp1,6 triliun lebih.

Selain itu, ditambah pula dengan berbagai beberapa skema bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan sembako, maupun bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

"Berbagai macam bantuan yang berlapis-lapis ini perlu diawasi agar benar-benar dilaksanakan dengan benar dan akuntabel,” katanya.

“Kami harus memastikan bahwa penggunaan anggaran itu memenuhi prinsip, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” katanya.

Baca juga: Pemprov NTT alokasikan Rp286 miliar atasi dampak pandemi COVID-19

Ia mengatakan, sejauh ini, sebagian anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19 di NTT sudah dalam proses penyaluran seperti BLT Dana Desa, BST dari Kementerian Sosial, dan BLT dari sebagian kabupaten/kota.

Sedang, untuk bantuan sosial dari pemerintah Provinsi NTT belum disalurkan, katanya.

Darius Beda Daton, mengatakan data-data penerima bantuan juga perlu dikonsolidasikan secara baik agar seluruh penggunaan keuangan pemerintah betul-betul sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Karena itu saya mengajak seluruh elemen warga NTT untuk mengawasi itu, menyampaikan komplain jika dipandang perlu ke nomor atau kanal pengaduan yang telah disiapkan baik oleh kami maupun pemerintah daerah,” katanya.

Baca juga: Pemprov NTT alihkan anggaran ternak babi Rp2miliar, tangani COVID-19

Baca juga: Lembaga keuangan diminta data penerima keringanan kredit secara akurat

Baca juga: Legislator minta Pemprov NTT percepat penyaluran bantuan sosial

Baca juga: NTT masih tetap tutup bandara dan pelabuhannya


Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar