FKUB Manokwari dukung proses hukum pelaku rasisme

id Manokwari, Papua Barat, Rusuh Manokwari

Ketua FKUB Manokwari Pendeta Musa Yewu pada Silaturahim antara suku dan para tokoh yang digelar Polres Manokwari, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Toyiban/aa.

Manokwari (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Manokwari, Papua Barat, Pendeta Musa Yuwe menyatakan tidak boleh ada pelecehan etnis apa pun di Indonesia.

Pihaknya pun menentang setiap pelecehan etnis yang terjadi negeri ini. FKUB Manokwari mendukung proses hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di Surabaya belum lama ini.

"Menyikapi peristiwa di Manokwari pada 19 Agustus lalu kami para anggota forum yang terdiri dari enam penganut agama menggelar pertemuan dan menghasilkan delapan pernyataan," katanya.

Baca juga: Kapolres Manokwari peserta aksi damai 19 Agustus tidak ditangkap

Pernyataan kolektif FKUB itu sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat dan akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada presiden.

Pihaknya menyatakan, peristiwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari Senin pekan lalu itu tidak sedikit pun berkaitan dengan isu agama, termasuk aksi damai yang dilakukan sejumlah elemen di daerah tersebut.

Baca juga: Polres Manokwari gelar silaturrahim antar suku

"Ini adalah isu rasis dan kami bersepakat menolak serta mendukung proses hukum terhadap segala bentuk pelecehan etnis. Pelecehan etnis bertentangan terhadap setiap ajaran agama,"ujarnya lagi.

"Menghina etnis tertentu berarti dia menghina Tuhan sang pencipta. Maka kami Forum Kerukunan Umat Beragama di Manokwari menentang segala bentuk pelecehan etnis," katanya lagi.

Pendeta Musa pun mengajak, seluruh umat beragama di daerah ini saling mengasihi dan menjaga agar situasi keamanan terus kondusif. Tokoh agama di Manokwari berkomitmen menjaga kerukunan.

"Seluruh kitab suci mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai dengan siapapun," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, FKUB Manokwari pun berharap Presiden Joko Widodo segera menyikapi isu agama yang belakangan ini viral di media sosial. Pihaknya tak ingin hal ini menjadi pemicu timbulnya persoalan baru di Indonesia.

Pewarta : Toyiban
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar