Pemprov Papua klaim proyek Rp700 miliar tidak bisa ditender

id Pemprov Papua klaim proyek Rp700 miliar tidak bisa ditender,Pembatasan internet papua

Warga papua sedang mengakses internet indihome di wifi corner Telkom Biak, Selasa (27/3). (Foto: Antaranews Papua/Muhsidin) (Foto: Antaranews Papua/Muhsidin/)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa setempat mengklaim paket proyek senilai Rp700 miliar lebih tidak dapat ditender karena adanya gangguan internet akibat pembatasan layanan oleh Kementerian Kominfo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Debora Salossa, di Jayapura, Senin, mengatakan untuk itu pihaknya mengimbau seluruh penyedia dan pelaku usaha yang ingin mengikuti proses lelang di wilayahnya dapat langsung ke kantornya serta Dinas Kominfo setempat.

"Kami berharap Kementerian Kominfo RI segera memberlakukan pengecualian dalam membatasi internet di Provinsi Papua, khusus pada media sosial (youtube, whatsapp, facebook dan lainnya) saja," katanya.

Menurut Debora, sementara aplikasi pelayanan publik wajib tetap diaktifkan, sehingga paket pekerjaan yang sementara ditender bisa segera dirampungkan dan langsung dikerjakan.

"Kerugian terbesar dari gangguan internet saat ini adalah pelaksanaan pekerjaan proyek yang tidak bisa terlaksana tepat waktu, contohnya, kami harus menandatangani kontrak dan memiliki calon pemenang tender pada 27 Agustus 2019," ujarnya.

Dia menjelaskan sementara gangguan jaringan ini berpengaruh pada kualitas pekerjaan karena waktu yang terbuang, apalagi jarak waktu pekerjaan sekarang hanya 90 hari berdasarkan hari kerja bukan sesuai hari kalender.

"Makanya kami berharap ada kelonggaran dari Pemerintah Pusat, sebab dengan gangguan jaringan ini berpotensi menghambat sejumlah proyek strategis yang harus diselesaikan tahun ini, termasuk berbagai proyek mempersiapkan venue PON XX 2020," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menerbitkan instruksi baru sehingga seluruh pekerjaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, tidak dihitung berdasarkan lelang hari kerja, melainkan berdasarkan hari kalender.

Sekadar diketahui pada 2019 ini, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua melakukan pelelangan senilai Rp2 triliun lebih dengan total 395 paket sementara, 270 paket senilai Rp1,2 triliun dilaporkan telah berhasil ditender.

Baca juga: Moeldoko: Pembatasan internet di Papua perlu demi keamanan nasional
Baca juga: Pemprov Papua berharap layanan internet segera dipulihkan
Baca juga: Menkominfo: Internet di Papua tidak ditutup tapi hanya dibatasi

 

Pewarta : Hendrina Dian Kandipi
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar