Bupati Boyolali Seno Samodro, di Boyolali, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan rekrutmen guru non-pegawai negeri sipil (PNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar SD pada tahun 2013 dengan dibayar sesuai upah minimum kabupaten (UMK) melalui anggaran APBD.

Menurut Seno Samodro kekurangan tenaga pengajar di Boyolali tersebut dampak kebijakan dari pusat, yakni moratorium PNS. Di sisi lain, jumlah PNS khususnya untuk tenaga pengajar di Boyolali setiap tahunnya yang menjalani masa pensiun cukup besar.

Bahkan, kata Seno Samodro, ada SD yang memiliki tenaga pengajar hanya tiga orang dari idealnya sebanyak enam guru. Hal ini, cukup memprihatinkan dunia pendidikan di wilayahnya.

Oleh karena itu, Pemkab Boyolali berencana mencari solusi dengan mengalokasikan bantuan anggaran ke sekolah. Dana itu, ke depan dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk rekrutmen guru non PNS sehingga guru tersebut dapat digaji dengan layak sesuai atau mengacu pada UMR.

Pemkab melakukan rekrutmen tenaga pengajar non PNS tersebut membutuhkan anggaran untuk 800 guru sedikitnya diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar. Dana itu, dapat terealisasi paling cepat pada tahun anggaran 2014.

Selain itu, kata Seno Samodro, jalan keluar lainnya juga dapat dilakukan tenaga mengajar PNS tingkat sekolah SMP di Boyolali, diperbantukan mengajar ke SD.

"Kelebihan guru SMP ini, dapat diperbantukan ke SD secara bergiliran. Guru tidak perlu khawatir karena sertifikasi yang mereka terima tetap tidak akan hilang," kata Bupati menegaskan.