Keputusan itu merupakan bagian dari reformasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan baru sipil di Myanmar, menurut pihak berwenang.
"Orang-orang yang namanya dicoret dari daftar hitam adalah pegawai negeri sipil yang melarikan diri dari Myanmar di masa lalu," kata seorang pejabat Kementerian Informasi, seperti yang dilaporkan AFP.
Mereka bisa kembali pulang dengan bebas. Pihak berwenang akan memutuskan kembali nanti apakah juga akan mencoret nama-nama yang tersisa, katanya.
Beberapa juta orang melarikan diri dari negaranya untuk menghindari perekonomian yang korup dan represi politik di bawah pemerintahan militer yang berakhir tahun lalu.
Hal itu mengakibatkan Myanmar kekurangan tenaga profesional guna mengelola reformasi ekonomi dan politik.
Banyak pegawai pemerintah dan kalangan intelektual kiri melarikan diri setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1988 dengan brutal dihancurkan oleh militer.
Wartawan yang melarikan diri untuk bekerja di luar negeri juga masuk dalam daftar hitam.
Sejak memangku jabatan tahun lalu, Presiden Thein Sein telah melakukan sejumlah aksi reformasi dramatis seperti pembebasan ratusan tahanan politik dan pemilihan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi menjadi anggota parlemen.
Mantan jenderal yang berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum yang sempat diwarnai isu kecurangan dan intimidasi itu pada Mei mendesak jutaan orang yang melarikan diri dari Myanmar untuk kembali pulang.
(G003/M016)