Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dan TVRI untuk memasifkan publikasi mengenai kisah-kisah sukses dari desa sebagai hasil implementasi program-program yang dihadirkan pemerintah.

"Sekarang, saya lagi mengumpulkan desa-desa yang success story-nya itu banyak. Jadi desa wisata, desa ekspor, desa tematik, itu banyak sekali. Nah itu mungkin dari TVRI, ANTARA, bisa mengekspos itu," kata Mendes Yandri dalam audiensi bersama jajaran direksi LKBN ANTARA dan TVRI di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, publikasi mengenai kisah-kisah sukses di desa itu berperan penting dalam menghalau kemunculan berita-berita bohong yang bernada negatif mengenai pembangunan desa-desa di Tanah Air.

Selain itu Mendes Yandri menyampaikan terdapat program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan desa sebagai salah satu aktor utama, antara lain Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mendes menilai pelaksanaan program tersebut sudah seharusnya dipublikasikan secara masif kepada masyarakat.

Permintaan Mendes Yandri itu disambut baik oleh Direktur Utama (Dirut) Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar. Benny mengatakan ANTARA siap menjalankan perannya sebagai Kantor Berita yang menyuplai informasi kepada media-media lainnya hingga masyarakat di seluruh Indonesia.


"Kami memang tengah mengubah peran ANTARA tidak lagi hanya menjadi sebuah acuan berita, tapi sudah menjadi aktor ekosistem informasi," ucapnya.

Selain Dirut ANTARA, jajaran direksi ANTARA yang hadir pula dalam kesempatan tersebut adalah Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro, Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan IT Perum LKBN ANTARA Rachmat Hidayat, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Aria Bimo Setyo Pramono.

Lalu ada pula sejumlah pejabat dari Kemendes PDT yang mendampingi Mendes Yandri dalam audiensi tersebut, antara lain Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (Dirjen PEID) Tabrani, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Mulyadin Malik, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM) Agustomi Masik.

Baca juga: DPR: Kesepakatan bebas BM ke AS bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri