       "Ada tantangan dari Presiden Algemene Rekenkamer (ARK) Nederland, Saskia J. Stuiveling, kepada delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI agar Indonesia mengimplementasikan audit itu. Dia melihat, audit pendekatan wilayah ini cocok untuk wilayah Indonesia yang luas," kata anggota BAKN DPR RI Eva Kusuma Sundari dari Belanda, Selasa.
       Di hadapan delegasi BAKN, Senin (21/5), Saskia menjelaskan "geospatial audit" menjadikan wilayah merupakan objek berbagai regulasi sehingga dapat memastikan tidak ada sejengkal tanah pun lepas dari objek audit.
Praktik di Indonesia, kata Eva, memang demikian. Akan tetapi, 5.000 staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ada saat ini belum mencukupi untuk melakukan hal tersebut sehingga 1.500 audit per tahun oleh BPK RI merupakan seleksi atas keseluruhan objek dan tema yang seharusnya diaudit tiap tahun.
Berbeda dari BPK RI, ARK hanya mengaudit pemerintah pusat. Audit pemerintah provinsi dan daerah diserahkan ke internal auditor masing-masing instansi yang bertanggung jawab langsung ke Menteri Keuangan. Praktik ini mirip dengan apa yang dilakukan di Spanyol.
       "Tantangan RI ke depan adalah mengoptimalkan kinerja internal audit dalam birokrasi kita. Sepanjang keberadaan mereka tidak independen--bahkan menjadi bawahan langsung pejabat pemegang kuasa keuangan daerah--maka keberadaan internal auditor di RI akan merupakan pemborosan," katanya.
       Perbedaan signifikan lainnya, lanjut Eva, ARK juga disebut Netherlands Court of Audits (NCA) sehingga para anggota "board " disebut "judges" atau hakim dan menjabat seumur hidup, kecuali mengundurkan diri.
       Dengan demikian, kata anggota BAKN DPR RI itu, ARK independen tehadap parlemen karena posisi keduanya setara. Rencana Strategis ARK pun disusun secara independen walau mereka bisa mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permintaan audit tujuan tertentu dari parlemen.
       Saat krisis perbankan 2009, ARK melakukan ex-post audit bail out bank AMRO yang dijual ke tiga bank nasional di Eropa. Hal ini, menurut Eva, berbeda dengan BPK United Kingdom (Inggris) yang bisa melakukan baik ex-ante (pre) dan ex-post audit serta dalam bekerja BPK UK bersinergi dengan parlemen.
       "Karena BPK UK tugas dan fungsinya adalah membantu fungsi pengawasan House of Common (DPR-nya Inggris, red.)," demikian anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.
BPK Belanda Anjurkan RI Implementasikan Audit Geospatial
Anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari
Anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari