Semarang (ANTARA) - Sejumlah isu yang berkaitan dengan susu mendapat sorotan dan perhatian dari publik. Hal itu tidak terlepas dari terkaitnya topik susu dengan isu lainnya seperti sosial dan politik. Sejak awal tahun misalnya, program makan siang dan susu gratis yang saat ini sudah menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mencuatnya program tersebut mendapat beragam respon dari masyarakat luas. Ada yang mendukung karena dinilai sebagai cara untuk pemenuhan gizi anak, sebagai salah satu langkah mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Pasalnya, konsumsi susu per kapita di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata ASEAN, hanya mencapai sekitar 16,27 kg/kapita/tahun, maka dari itu Program MBG dinilai perlu untuk meningkatkan konsumsi susu kepada anak-anak.

Program tersebut turut menghadapi tantangan besar. Salah satunya karena produksi susu lokal hanya mencapai sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional dan membuat impor menjadi solusi yang mencuat.

Guna menekan kebutuhan impor susu, berbagai skema impor mencuat seperti impor 1,5 juta sapi dari India dan menggandeng investor asal Vietnam untuk memproduksi susu sesuai target kebutuhan. Investor asal Vietnam tersebut meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, saat ini baru ada 3.000 hektare lahan yang difungsikan untuk hal tersebut.

Di tengah ramainya isu impor susu untuk program MBG, muncul kabar tentang masuknya susu formula asal China bermerek Feihei. Kemunculan kabar tersebut membuat khawatir karena China memiliki rekam jejak yang buruk karena pernah ada skandal ditemukannya kandungan melamin pada sejumlah merek susu formula asal negeri tirai bambu. 

Pada awal November, peternak susu sapi menggelar demo sembari melakukan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali. Hal itu dilakukan karena adanya pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau Industri Pengolahan Susu (IPS) dan diduga akibat adanya kuota impor susu dari luar negeri.

Pemerintah pun akhirnya turun tangan untuk menjawab protes susu impor. Kementerian Pertanian bahkan sampai memblokir izin susu impor. Hal itu bertujuan agar susu produksi lokal dapat terserap IPS.

Untuk menghadirkan susu yang murah, muncul ide penggunaan susu ikan (hidrolisat protein ikan) muncul. Inisiatif ini menghadapi tantangan karena masalah rasa, kualitas nutrisi, dan potensi risiko kesehatan dari produk ultra-proses. 

Ahli menilai ekstrak protein ikan tidak termasuk dalam kategori susu. Berdasarkan CODEX Alimentarius yang merupakan standar, pedoman, dan kode praktik pangan internasional, susu adalah cairan yang keluar dengan normal dari hewan perah atau mamalia yang diperoleh dari pemerahan tanpa penambahan ekstraksi.

Kesalahan persepsi kental manis yang masih dianggap sebagai susu oleh sebagian masyarakat juga menjadi topik yang mencuat di tahun 2024. Kesalahan tersebut tidak terlepas dari promosi kental manis sebagai susu yang berlangsung selama ratusan tahun. 

Guna memperbaiki kesalahan itu, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan aturan. Salah satunya adalah Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 atas perubahan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, produsen dilarang mempromosikan kental manis sebagai susu. 

Meski begitu, aturan tersebut dinilai tidak optimal untuk mengatasi persoalan kental manis. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKN menyebut perlu intervensi secara holistik. Kerja sama dari semua lembaga terkait perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Pewarta : Nur Istibsaroh
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2024