Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengoptimalkan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.
Pelaksana Tugas Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Jumat, mengaku telah menginstruksikan para lurah dan fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
"Kami ingin menekankan pada para lurah dan fasilitator yang selama ini membantu pemerintah dalam menangani pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting agar memiliki data yang valid agar penerima bantuan dapat tepat sasaran," katanya.
Berdasar data dari Bappenas, katanya, memang masih ada salah sasaran para penerima bantuan sekitar 46 persen dari total sasaran.
Hal seperti itu, kata dia, memang tidak mudah menyadarkan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial bahkan ada yang semestinya berhak justru malah tidak mendapatkan bantuan.
"Kami berharap permasalahan kesejahteraan sosial seperti ini harus dihadapi bersama. Kalau memang mereka tidak berhak mendapatkan bansos, jangan diterima sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosyidi mengatakan percepatan verifikasi dan validasi melibatkan para luran dan verifikatur dalam upaya mendapatkan data yang valid dan tepat sasaran.
"Kami berharap ada masukan ide atau usulan dari lurah terkait percepatan verval (verifikasi dan validasi) data kesejahteraan sosial ini apakah harus melalui perangkat RT/RW langsung. Pendataan ini juga perlu dilampirkan bukti foto penunjang agar datanya valid dan tepat sasaran penerima bansos," katanya.
Baca juga: Bappenas: Indonesia perlu miliki cetak biru pengembangan SDM
Pelaksana Tugas Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Jumat, mengaku telah menginstruksikan para lurah dan fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
"Kami ingin menekankan pada para lurah dan fasilitator yang selama ini membantu pemerintah dalam menangani pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting agar memiliki data yang valid agar penerima bantuan dapat tepat sasaran," katanya.
Berdasar data dari Bappenas, katanya, memang masih ada salah sasaran para penerima bantuan sekitar 46 persen dari total sasaran.
Hal seperti itu, kata dia, memang tidak mudah menyadarkan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial bahkan ada yang semestinya berhak justru malah tidak mendapatkan bantuan.
"Kami berharap permasalahan kesejahteraan sosial seperti ini harus dihadapi bersama. Kalau memang mereka tidak berhak mendapatkan bansos, jangan diterima sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosyidi mengatakan percepatan verifikasi dan validasi melibatkan para luran dan verifikatur dalam upaya mendapatkan data yang valid dan tepat sasaran.
"Kami berharap ada masukan ide atau usulan dari lurah terkait percepatan verval (verifikasi dan validasi) data kesejahteraan sosial ini apakah harus melalui perangkat RT/RW langsung. Pendataan ini juga perlu dilampirkan bukti foto penunjang agar datanya valid dan tepat sasaran penerima bansos," katanya.
Baca juga: Bappenas: Indonesia perlu miliki cetak biru pengembangan SDM