Solo (ANTARA) - Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Bramastia menyoroti sikap hati-hati PDIP dalam menghadapi Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2024.
"Barangkali mereka merasa perlu untuk melakukan pencermatan lebih mendalam. Saya melihat DPP PDIP sedang mengkalkulasi, melakukan hitung-hitungan, kira-kira bagaimana untuk menghadapi KIM Plus di Solo," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan sikap tersebut tidak hanya diperlihatkan oleh PDIP menghadapi Pilkada Surakarta tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
Hal tersebut terlihat dari sikap DPP PDIP yang belum mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut dia, sikap tersebut memperlihatkan bahwa PDIP menyadari betul ada daerah-daerah yang memang membutuhkan pencermatan lebih pada Pilkada 2024.
"Di daerah-daerah tertentu butuh pencermatan terkait dinamika politik lokalnya seperti apa," katanya.
Ia menilai sikap tersebut layak dihargai. Untuk di wilayah Solo Raya sendiri, hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah dan wakilnya dari PDIP.
"Tidak hanya Solo yang rekomendasinya belum keluar tetapi juga ada Boyolali dan Klaten," katanya.
Melihat situasi tersebut, ia menilai akan ada kejutan-kejutan yang dikeluarkan oleh PDIP.
"Artinya belum tentu incumbent yang akan memperoleh rekomendasi. Bisa juga nanti incumbent diminta untuk menjadi pengaman bagi yang mendapat rekomendasi," kata peneliti di Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS tersebut.
Sementara itu, ia juga menyoroti langkah politik kader PDIP yang saat ini memimpin Solo, Teguh Prakosa. Menurut dia, Teguh kurang menunjukkan gerakan politiknya dalam membangun dukungan di akar rumput.
"Mestinya beliau ngegas dengan spanduk-spanduk dan membangun konsolidasi massa di bawahnya, tapi ini kan tidak terjadi. Jangan-jangan Pak Teguh diploting sebagai pengaman," katanya.
Menurut dia, hal tersebut sebagai bagian dari sikap hati-hati yang dilakukan oleh PDIP.
"Barangkali mereka merasa perlu untuk melakukan pencermatan lebih mendalam. Saya melihat DPP PDIP sedang mengkalkulasi, melakukan hitung-hitungan, kira-kira bagaimana untuk menghadapi KIM Plus di Solo," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan sikap tersebut tidak hanya diperlihatkan oleh PDIP menghadapi Pilkada Surakarta tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
Hal tersebut terlihat dari sikap DPP PDIP yang belum mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut dia, sikap tersebut memperlihatkan bahwa PDIP menyadari betul ada daerah-daerah yang memang membutuhkan pencermatan lebih pada Pilkada 2024.
"Di daerah-daerah tertentu butuh pencermatan terkait dinamika politik lokalnya seperti apa," katanya.
Ia menilai sikap tersebut layak dihargai. Untuk di wilayah Solo Raya sendiri, hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah dan wakilnya dari PDIP.
"Tidak hanya Solo yang rekomendasinya belum keluar tetapi juga ada Boyolali dan Klaten," katanya.
Melihat situasi tersebut, ia menilai akan ada kejutan-kejutan yang dikeluarkan oleh PDIP.
"Artinya belum tentu incumbent yang akan memperoleh rekomendasi. Bisa juga nanti incumbent diminta untuk menjadi pengaman bagi yang mendapat rekomendasi," kata peneliti di Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS tersebut.
Sementara itu, ia juga menyoroti langkah politik kader PDIP yang saat ini memimpin Solo, Teguh Prakosa. Menurut dia, Teguh kurang menunjukkan gerakan politiknya dalam membangun dukungan di akar rumput.
"Mestinya beliau ngegas dengan spanduk-spanduk dan membangun konsolidasi massa di bawahnya, tapi ini kan tidak terjadi. Jangan-jangan Pak Teguh diploting sebagai pengaman," katanya.
Menurut dia, hal tersebut sebagai bagian dari sikap hati-hati yang dilakukan oleh PDIP.