Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD kabupaten itu Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk 2.275 peserta didik di bawah Dinas Pendidikan (Disdik).
Bantuan sosial berupa biaya personal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Kepala Disdik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono kepada perwakilan penerima dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas, Senin.
Dalam kesempatan itu Pj Bupati mengatakan bantuan biaya personal yang diserahkan tersebut sebelumnya dikenal dengan sebutan Kartu Banyumas Pintar (KBP).
"Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang diinisiasi zamannya Pak Husein dan Pak Sadewo (Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023) kami teruskan di tahun 2024 dan Insya Allah sampai pada tahun 2025," katanya.
Ia mengharapkan bantuan tersebut membawa kebaikan, manfaat, dan berkah, bagi semua pihak khususnya para penerimanya.
Menurut dia, penyerahan bantuan pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas agar tiga strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.
"Tiga strategi itu yang pertama, bagaimana menaikkan pendapatan. Kedua, menekan pengeluaran bulanan. Ketiga, kantong-kantong kemiskinannya kita intervensi," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, penyaluran bantuan tersebut berkaitan dengan upaya Pemkab Banyumas membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk membeli seragam sekolah, biaya transportasi, bekal anak sekolah, dan sebagainya.
Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat terus berlanjut dan datanya dapat divalidasi pada tahun 2025.
Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati mengatakan bantuan pendidikan tersebut diberikan setiap tahun sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Banyumas, khususnya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
"Rata-rata memang sekolahnya tidak membayar SPP, tapi untuk tranportasi, seragam, beli bolpoin, tas, bekal, itu 'kan masih butuh bantuan, sehingga itulah yang kemudian kita intervensi," katanya.
Menurut dia, penerima bantuan tersebut merupakan peserta didik yang belum terjangkau Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Disinggung mengenai bantuan sejenis bagi peserta didik jenjang sekolah menengah atas/kejuruan, dia mengatakan hal itu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Ia mengharapkan dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk Kemenag, dalam memberikan bantuan pendidikan, persoalan kemiskinan dapat terselesaikan.
Sementara itu Kepala Disdik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan 2.275 peserta didik peserta didik penerima bantuan personal terdiri atas 400 siswa PAUD masing-masing mendapatkan Rp600.000 per bulan, 1.000 siswa SD masing-masing memperoleh Rp500.000 per bulan, dan 875 siswa SMP masing-masing menerima Rp800.000 per bulan.
Menurut dia, bantuan tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitasi dalam proses pembelajarannya.
"Saat ini bagi jenjang PAUD dan SD sudah masuk tahap pencairan, sedangkan untuk jenjang SMP dalam tahap pembuatan rekening," kata Joko.
Baca juga: Orang tua siswa: Putusan anulir piagam untuk PPDB terburu-buru
Bantuan sosial berupa biaya personal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Kepala Disdik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono kepada perwakilan penerima dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas, Senin.
Dalam kesempatan itu Pj Bupati mengatakan bantuan biaya personal yang diserahkan tersebut sebelumnya dikenal dengan sebutan Kartu Banyumas Pintar (KBP).
"Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang diinisiasi zamannya Pak Husein dan Pak Sadewo (Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023) kami teruskan di tahun 2024 dan Insya Allah sampai pada tahun 2025," katanya.
Ia mengharapkan bantuan tersebut membawa kebaikan, manfaat, dan berkah, bagi semua pihak khususnya para penerimanya.
Menurut dia, penyerahan bantuan pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas agar tiga strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.
"Tiga strategi itu yang pertama, bagaimana menaikkan pendapatan. Kedua, menekan pengeluaran bulanan. Ketiga, kantong-kantong kemiskinannya kita intervensi," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, penyaluran bantuan tersebut berkaitan dengan upaya Pemkab Banyumas membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk membeli seragam sekolah, biaya transportasi, bekal anak sekolah, dan sebagainya.
Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat terus berlanjut dan datanya dapat divalidasi pada tahun 2025.
Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati mengatakan bantuan pendidikan tersebut diberikan setiap tahun sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Banyumas, khususnya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
"Rata-rata memang sekolahnya tidak membayar SPP, tapi untuk tranportasi, seragam, beli bolpoin, tas, bekal, itu 'kan masih butuh bantuan, sehingga itulah yang kemudian kita intervensi," katanya.
Menurut dia, penerima bantuan tersebut merupakan peserta didik yang belum terjangkau Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Disinggung mengenai bantuan sejenis bagi peserta didik jenjang sekolah menengah atas/kejuruan, dia mengatakan hal itu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Ia mengharapkan dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk Kemenag, dalam memberikan bantuan pendidikan, persoalan kemiskinan dapat terselesaikan.
Sementara itu Kepala Disdik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan 2.275 peserta didik peserta didik penerima bantuan personal terdiri atas 400 siswa PAUD masing-masing mendapatkan Rp600.000 per bulan, 1.000 siswa SD masing-masing memperoleh Rp500.000 per bulan, dan 875 siswa SMP masing-masing menerima Rp800.000 per bulan.
Menurut dia, bantuan tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitasi dalam proses pembelajarannya.
"Saat ini bagi jenjang PAUD dan SD sudah masuk tahap pencairan, sedangkan untuk jenjang SMP dalam tahap pembuatan rekening," kata Joko.
Baca juga: Orang tua siswa: Putusan anulir piagam untuk PPDB terburu-buru