Semarang (ANTARA) - Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memfokuskan pada digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah lewat aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (Senopati) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama "Semar".
Program unggulan tersebut dicanangkan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di Semarang, Rabu (14/8).
Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta hilirisasi pangan.
Aplikasi Senopati ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara "real-time", sedangkan aplikasi Semar akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.
Anggota Dewan Gubernur BI Doni P. Joewono yang diwakili oleh Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan, melalui siaran pers, menyampaikan bahwa wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.
Ia menyebutkan inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10 persen (year on year) masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13 persen (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5 kurang lebih 1 persen (yoy).
Diakuinya, upaya pengendalian inflasi yang ditempuh BI bersama pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.
Karena itu, kata dia, tantangan penurunan luas lahan dan anomali cuaca di wilayah Jawa perlu terus dicermati.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu hektare, dan sekitar 60 persennya terjadi di wilayah Jawa.
Kondisi tersebut, kata Doni, mendorong pentingnya sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi Senopati dan Semar untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.
Namun, kata dia, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.
Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah "quick win", seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan True Shallot Seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Sumarno menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
TPID Provinsi Jateng menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa melalui sinergi bersama dalam program integrasi dari hulu hingga hilir.
Untuk itu, pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa menyepakati tiga langkah strategis, yakni peningkatan produktivitas pangan mengatasi anomali cuaca diantaranya dengan penerapan inovasi teknologi budi daya, penguatan produksi di tengah meluasnya alih fungsi lahan, dan penguatan ekosistem pangan yang integrated.
Beberapa program penguatan produktivitas pangan lainnya juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa, seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan.
Lebih lanjut sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati melalui peningkatan peran BUMD/BUMP yang diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.
Optimalisasi BUMD dan BUMP selama semester I 2024 juga dilakukan dengan perluasan 147 kios TPID menjadi 924 kios TPID yang tersebar di wilayah Jawa.
Program unggulan tersebut dicanangkan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di Semarang, Rabu (14/8).
Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta hilirisasi pangan.
Aplikasi Senopati ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara "real-time", sedangkan aplikasi Semar akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.
Anggota Dewan Gubernur BI Doni P. Joewono yang diwakili oleh Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan, melalui siaran pers, menyampaikan bahwa wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.
Ia menyebutkan inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10 persen (year on year) masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13 persen (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5 kurang lebih 1 persen (yoy).
Diakuinya, upaya pengendalian inflasi yang ditempuh BI bersama pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.
Karena itu, kata dia, tantangan penurunan luas lahan dan anomali cuaca di wilayah Jawa perlu terus dicermati.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu hektare, dan sekitar 60 persennya terjadi di wilayah Jawa.
Kondisi tersebut, kata Doni, mendorong pentingnya sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi Senopati dan Semar untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.
Namun, kata dia, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.
Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah "quick win", seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan True Shallot Seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Sumarno menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
TPID Provinsi Jateng menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa melalui sinergi bersama dalam program integrasi dari hulu hingga hilir.
Untuk itu, pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa menyepakati tiga langkah strategis, yakni peningkatan produktivitas pangan mengatasi anomali cuaca diantaranya dengan penerapan inovasi teknologi budi daya, penguatan produksi di tengah meluasnya alih fungsi lahan, dan penguatan ekosistem pangan yang integrated.
Beberapa program penguatan produktivitas pangan lainnya juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa, seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan.
Lebih lanjut sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati melalui peningkatan peran BUMD/BUMP yang diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.
Optimalisasi BUMD dan BUMP selama semester I 2024 juga dilakukan dengan perluasan 147 kios TPID menjadi 924 kios TPID yang tersebar di wilayah Jawa.