Semarang (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daerah Jawa Tengah meminta pemerintah menambah kuota rumah bersubsidi di 2024.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daerah Jawa Tengah Slamet Santoso dalam siaran pers di Semarang, Jumat, mengatakan, kuota rumah bersubsidi yang dibiayai dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diperkirakan habis pada Agustus 2024.
Pemerintah menyediakan kuota rumah bersubsidi yang dibiayai FLPP pada 2024 sebanyak 166.000 unit.
"Kondisi ini mengakibatkan keresahan pengembang perumahan di Jawa Tengah dan Yogyakarta," katanya.
Ia menjelaskan jika kuota rumah bersubsidi habis di Agustus, maka pada September hingga Desember 2024 akan banyak pengembang yang terganggu arus kasnya.
"Pengembang terancam tidak ada pemasukan mulai September hingga Desember, bahkan bisa sampai Januari 2025," katanya.
Kuota rumah bersubsidi yang menipis, lanjut dia, mengakibatkan banyak pengembang yang bergantung pada pembiayaan perbankan menjadi gagal bayar.
"Pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki efek ganda yang cukup signifikan," katanya.
Jika tidak ada penambahan kuota, ia khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan sektor ikutan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan setidaknya dibutuhkan kuota tambahan sekitar 60 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tahun ini.
Baca juga: Jateng dapat kuota 11 ribu rumah bersubsidi
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daerah Jawa Tengah Slamet Santoso dalam siaran pers di Semarang, Jumat, mengatakan, kuota rumah bersubsidi yang dibiayai dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diperkirakan habis pada Agustus 2024.
Pemerintah menyediakan kuota rumah bersubsidi yang dibiayai FLPP pada 2024 sebanyak 166.000 unit.
"Kondisi ini mengakibatkan keresahan pengembang perumahan di Jawa Tengah dan Yogyakarta," katanya.
Ia menjelaskan jika kuota rumah bersubsidi habis di Agustus, maka pada September hingga Desember 2024 akan banyak pengembang yang terganggu arus kasnya.
"Pengembang terancam tidak ada pemasukan mulai September hingga Desember, bahkan bisa sampai Januari 2025," katanya.
Kuota rumah bersubsidi yang menipis, lanjut dia, mengakibatkan banyak pengembang yang bergantung pada pembiayaan perbankan menjadi gagal bayar.
"Pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki efek ganda yang cukup signifikan," katanya.
Jika tidak ada penambahan kuota, ia khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan sektor ikutan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan setidaknya dibutuhkan kuota tambahan sekitar 60 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tahun ini.
Baca juga: Jateng dapat kuota 11 ribu rumah bersubsidi