Kabupaten Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah dan Perum Bulog membuka Toko Kendali Inflasi (Token) di Pasar Muntilan sebagai salah satu upaya mengendalikan harga komoditas pangan strategis.
Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Ndari Surjaningsih, di Magelang, Rabu, mengatakan bahwa Token merupakan implementasi dari program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
"Beras menyumbang cukup besar dalam tingkat konsumsi masyarakat sehingga upaya mengendalikan harga beras menjadi tugas yang disinergikan berbagai pihak, terutama melalui TPID, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota," katanya.
Kios pangan TPID pertama kali dibuka di Kota Semarang, tepatnya di Pasar Kanjengan dengan nama Toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita), dan kemudian direplikasi di kabupaten/kota lainnya di Jateng.
"Ke depan, peningkatan harga beras masih harus dicermati karena beberapa tantangan, seperti anomali cuaca yang berdampak terhadap produktivitas sektor pertanian," katanya seusai peresmian Token di Pasar Muntilan.
Tidak hanya produksi, kata dia, BI menemukan bahwa komoditas beras dalam distribusinya terdapat "layer" yang cukup panjang, yakni minimal tujuh lapis yang membuat harga beras menjadi tinggi sampai ke tingkat konsumen.
Melalui keberadaan kios pangan TPID, seperti Token di Kabupaten Magelang itu, kata dia, merupakan salah satu upaya memotong rantai distribusi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, kelompok tani, dan badan usaha milik petani (BUMP).
"Kios pangan TPID ini merupakan upaya memenuhi pasokan beras secara lebih kontinyu. Harga jual di kios ini juga bisa menjadi referensi bagi pedagang lain sebagai upaya pengendalian harga supaya lebih stabil," katanya.
Ke depan, Ndari berharap Pemkab Magelang bisa mereplikasi Token di pasar-pasar lain dan menambah kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menambah suplai komoditas pangan strategis.
Sementara itu, Penjabat Bupati Magelang Sepyo Achanto mengatakan bahwa pengendalian inflasi memang menjadi salah satu perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk dengan membuat kios pangan TPID.
"Jangan sampai terjadi inflasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Makanya, kami 'support' dengan membuka Toko Kendali Inflasi. Dari informasi, (toko semacam itu, red.) baru ada tujuh di Jateng," katanya.
Di sisi lain, Sepyo berharap kehadiran Token di pasar tradisional tersebut tidak memberikan dampak negatif, apalagi sampai mematikan keberadaan para pedagang sembako di pasar tersebut.
Setelah Pasar Muntilan, ia juga berharap BI Jateng bisa kembali memfasilitasi replikasi Token yang akan dibuka di dua pasar, yakni Pasar Salaman dan Pasar Grabag di Kabupaten Magelang.
Baca juga: BI Jateng ajak 1.360 petani cabai peduli inflasi
Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Ndari Surjaningsih, di Magelang, Rabu, mengatakan bahwa Token merupakan implementasi dari program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
"Beras menyumbang cukup besar dalam tingkat konsumsi masyarakat sehingga upaya mengendalikan harga beras menjadi tugas yang disinergikan berbagai pihak, terutama melalui TPID, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota," katanya.
Kios pangan TPID pertama kali dibuka di Kota Semarang, tepatnya di Pasar Kanjengan dengan nama Toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita), dan kemudian direplikasi di kabupaten/kota lainnya di Jateng.
"Ke depan, peningkatan harga beras masih harus dicermati karena beberapa tantangan, seperti anomali cuaca yang berdampak terhadap produktivitas sektor pertanian," katanya seusai peresmian Token di Pasar Muntilan.
Tidak hanya produksi, kata dia, BI menemukan bahwa komoditas beras dalam distribusinya terdapat "layer" yang cukup panjang, yakni minimal tujuh lapis yang membuat harga beras menjadi tinggi sampai ke tingkat konsumen.
Melalui keberadaan kios pangan TPID, seperti Token di Kabupaten Magelang itu, kata dia, merupakan salah satu upaya memotong rantai distribusi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, kelompok tani, dan badan usaha milik petani (BUMP).
"Kios pangan TPID ini merupakan upaya memenuhi pasokan beras secara lebih kontinyu. Harga jual di kios ini juga bisa menjadi referensi bagi pedagang lain sebagai upaya pengendalian harga supaya lebih stabil," katanya.
Ke depan, Ndari berharap Pemkab Magelang bisa mereplikasi Token di pasar-pasar lain dan menambah kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menambah suplai komoditas pangan strategis.
Sementara itu, Penjabat Bupati Magelang Sepyo Achanto mengatakan bahwa pengendalian inflasi memang menjadi salah satu perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk dengan membuat kios pangan TPID.
"Jangan sampai terjadi inflasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Makanya, kami 'support' dengan membuka Toko Kendali Inflasi. Dari informasi, (toko semacam itu, red.) baru ada tujuh di Jateng," katanya.
Di sisi lain, Sepyo berharap kehadiran Token di pasar tradisional tersebut tidak memberikan dampak negatif, apalagi sampai mematikan keberadaan para pedagang sembako di pasar tersebut.
Setelah Pasar Muntilan, ia juga berharap BI Jateng bisa kembali memfasilitasi replikasi Token yang akan dibuka di dua pasar, yakni Pasar Salaman dan Pasar Grabag di Kabupaten Magelang.
Baca juga: BI Jateng ajak 1.360 petani cabai peduli inflasi