Semarang (ANTARA) - PT Pos Indonesia terus mempersiapkan dukungan pelayanan logistik secara terintegrasi untuk pemerintah di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya dengan menggelar "Government Logistic Gathering".
Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Pos Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi.
"Government Logistics Gathering menjadi ajang bagi Pos Indonesia dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengeratkan hubungan sekaligus membuka peluang kerja sama Pos Indonesia dengan berbagai pihak," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dalam pernyataan di Semarang, Minggu.
"Khususnya, kementerian dan lembaga. Ditambah lagi saat ini Pos Indonesia juga berperan dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN sehingga sangat diperlukan koordinasi," katanya.
Dalam pemindahan Ibu Kota ke IKN, kata dia, Pos Indonesia bersinergi dengan PT Bina Karya (Persero), yakni Badan Usaha Milik Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Terbentuknya kerja sama Pos Indonesia dan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN.
"Kita ketahui dalam pembangunan IKN ini melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. Concern pihak kami ialah bagaimana melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini," kata Sekretaris Otoritas Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya.
Direktur Utama PT Bina Karya Boyke P. Soebroto menyatakan bahwa Pos Indonesia menjadi mitra yang tepat untuk mendukung kebutuhan logistik dalam Pembangunan IKN hingga 2045.
Sementara itu, Direktur Business Development and Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti mengatakan bahwa Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan Ibu Kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga prioritas.
Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik kementerian dan lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur.
"Sebagaimana penunjukan kami sebagai penyelenggara layanan pos dinas untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor kementerian dan lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal," kata Prasabri.
Lebih lanjut, saat disinggung mengenai keamanan pengiriman barang, Pos Indonesia menanggapi bahwa hampir seluruh pengiriman barang, khususnya untuk pengiriman logistik milik kementerian dan lembaga ke IKN terjamin keamanannya.
Sebagaimana disampaikan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Tonggo Marbun, Pos Indonesia siap membantu dalam proses pemindahan barang, mulai dari layanan "packing" hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN.
"Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu," katanya.
Pos Indonesia Goes Green
Pos Indonesia meyakini bahwa pembangunan IKN tak hanya mengedepankan pembangunan fisik, namun juga membentuk budaya baru alias "new culture".
Dengan dipindahkannya Ibu Kota, seluruh pihak akan memulai hidup baru yang selaras dengan perkembangan zaman dan adopsi teknologi terkini.
Untuk mengindahkan rencana tersebut, Pos Indonesia mencanangkan PosIND Goes Green, sejalan dengan Kementerian BUMN yang mewajibkan implementasi environmental (Lingkungan), social (Sosial), governance (Pemerintah) (ESG).
Perusahaan logistik yang sudah berdiri lebih dari 277 tahun ini mulai menerapkan "green logistics" pada bisnisnya di IKN ditunjukkan dengan pemanfaatan armada menggunakan teknologi "electric vehicle" (EH).
Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Pos Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi.
"Government Logistics Gathering menjadi ajang bagi Pos Indonesia dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengeratkan hubungan sekaligus membuka peluang kerja sama Pos Indonesia dengan berbagai pihak," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dalam pernyataan di Semarang, Minggu.
"Khususnya, kementerian dan lembaga. Ditambah lagi saat ini Pos Indonesia juga berperan dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN sehingga sangat diperlukan koordinasi," katanya.
Dalam pemindahan Ibu Kota ke IKN, kata dia, Pos Indonesia bersinergi dengan PT Bina Karya (Persero), yakni Badan Usaha Milik Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Terbentuknya kerja sama Pos Indonesia dan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN.
"Kita ketahui dalam pembangunan IKN ini melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. Concern pihak kami ialah bagaimana melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini," kata Sekretaris Otoritas Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya.
Direktur Utama PT Bina Karya Boyke P. Soebroto menyatakan bahwa Pos Indonesia menjadi mitra yang tepat untuk mendukung kebutuhan logistik dalam Pembangunan IKN hingga 2045.
Sementara itu, Direktur Business Development and Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti mengatakan bahwa Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan Ibu Kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga prioritas.
Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik kementerian dan lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur.
"Sebagaimana penunjukan kami sebagai penyelenggara layanan pos dinas untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor kementerian dan lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal," kata Prasabri.
Lebih lanjut, saat disinggung mengenai keamanan pengiriman barang, Pos Indonesia menanggapi bahwa hampir seluruh pengiriman barang, khususnya untuk pengiriman logistik milik kementerian dan lembaga ke IKN terjamin keamanannya.
Sebagaimana disampaikan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Tonggo Marbun, Pos Indonesia siap membantu dalam proses pemindahan barang, mulai dari layanan "packing" hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN.
"Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu," katanya.
Pos Indonesia Goes Green
Pos Indonesia meyakini bahwa pembangunan IKN tak hanya mengedepankan pembangunan fisik, namun juga membentuk budaya baru alias "new culture".
Dengan dipindahkannya Ibu Kota, seluruh pihak akan memulai hidup baru yang selaras dengan perkembangan zaman dan adopsi teknologi terkini.
Untuk mengindahkan rencana tersebut, Pos Indonesia mencanangkan PosIND Goes Green, sejalan dengan Kementerian BUMN yang mewajibkan implementasi environmental (Lingkungan), social (Sosial), governance (Pemerintah) (ESG).
Perusahaan logistik yang sudah berdiri lebih dari 277 tahun ini mulai menerapkan "green logistics" pada bisnisnya di IKN ditunjukkan dengan pemanfaatan armada menggunakan teknologi "electric vehicle" (EH).