Semarang (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana melantik Muhammad Masrofi sebagai Pj. Bupati Banjarnegara menggantikan Tri Harso Widirahmanto yang menjabat Pj. Bupati Banjarnegara periode 2022—2024.
Pelantikan Pj. Bupati Banjarnegara berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa.
"Saya minta selaku pejabat harus punya komitmen dan target. Misalnya, kemiskinan, komitmennya apa? Targetnya berapa? Jadi, harus ada geregetnya. Jangan hanya mengikuti arah angin tanpa ada inovasi," kata Nana saat memberikan arahan.
Nana berharap Masrofi dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bisa terus melakukan inovasi, bisa memberikan pelayanan terbaik, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, dan menyejahterakan masyarakat.
Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pj. Bupati Banjarnegara yang baru, khususnya terkait dengan program prioritas dari pemerintah pusat dan Pemkab Banjarnegara, yaitu soal kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan juga bagaimana kemampuan mengelola inflasi.
"Ini selalu kami tekankan setiap ada pergantian jabatan. Ini suatu tantangan," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Ia menyebutkan persentase kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini sekitar 14,90 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 tercatat 1,50 persen, atau turun dari tahun 2022 sebesar 1,53 persen.
Namun, kata dia, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tersebut masih di atas rata-rata provinsi, yaitu 10,77 persen untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 1,1 persen.
Angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), lanjut dia, di Kabupaten Banjarnegara pada posisi 19,9 persen, atau berada di bawah rata-rata provinsi yang masih sekitar 20,7 persen.
"Ini pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama dengan forkompimda, instansi terkait, dan instansi vertikal, serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat penting. Kemiskinan dan stunting ini harus diturunkan," katanya.
Ia juga menyebutkan angkatan kerja sebanyak 583.890 jiwa di Banjarnegara masih terdapat pengangguran sebanyak 36.549 jiwa atau 6,26 persen sehingga angka tersebut harus diturunkan dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Terkait dengan kesiapan tenaga kerja, kata dia, pemerintah daerah juga terus menggenjot sistem pendidikan sekolah vokasi dan memperbanyak pelatihan kerja di Badan Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng.
"Saat ini banyak relokasi perusahaan dari Jabodetabek ke Jateng. Investasi asing yang masuk juga banyak. Investasi ini mendorong penurunan angka pengangguran terbuka di Jateng," katanya.
Tantangan selanjutnya, kata dia, penyelenggaraan Pilkada 2024 pada bulan November mendatang. Dia berharap di Banjarnegara tetap kondusif, sebagaimana pada Pemilu 2024.
"Tantangan lain adalah cuaca ekstrem. Saat ini akan masuk musim kemarau sehingga perlu antisipasi, langkah mitigasi dan kontinjensi. Itu harus dipersiapkan," katanya.
Pelantikan Pj. Bupati Banjarnegara berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa.
"Saya minta selaku pejabat harus punya komitmen dan target. Misalnya, kemiskinan, komitmennya apa? Targetnya berapa? Jadi, harus ada geregetnya. Jangan hanya mengikuti arah angin tanpa ada inovasi," kata Nana saat memberikan arahan.
Nana berharap Masrofi dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bisa terus melakukan inovasi, bisa memberikan pelayanan terbaik, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, dan menyejahterakan masyarakat.
Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pj. Bupati Banjarnegara yang baru, khususnya terkait dengan program prioritas dari pemerintah pusat dan Pemkab Banjarnegara, yaitu soal kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan juga bagaimana kemampuan mengelola inflasi.
"Ini selalu kami tekankan setiap ada pergantian jabatan. Ini suatu tantangan," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Ia menyebutkan persentase kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini sekitar 14,90 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 tercatat 1,50 persen, atau turun dari tahun 2022 sebesar 1,53 persen.
Namun, kata dia, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tersebut masih di atas rata-rata provinsi, yaitu 10,77 persen untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 1,1 persen.
Angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), lanjut dia, di Kabupaten Banjarnegara pada posisi 19,9 persen, atau berada di bawah rata-rata provinsi yang masih sekitar 20,7 persen.
"Ini pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama dengan forkompimda, instansi terkait, dan instansi vertikal, serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat penting. Kemiskinan dan stunting ini harus diturunkan," katanya.
Ia juga menyebutkan angkatan kerja sebanyak 583.890 jiwa di Banjarnegara masih terdapat pengangguran sebanyak 36.549 jiwa atau 6,26 persen sehingga angka tersebut harus diturunkan dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Terkait dengan kesiapan tenaga kerja, kata dia, pemerintah daerah juga terus menggenjot sistem pendidikan sekolah vokasi dan memperbanyak pelatihan kerja di Badan Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng.
"Saat ini banyak relokasi perusahaan dari Jabodetabek ke Jateng. Investasi asing yang masuk juga banyak. Investasi ini mendorong penurunan angka pengangguran terbuka di Jateng," katanya.
Tantangan selanjutnya, kata dia, penyelenggaraan Pilkada 2024 pada bulan November mendatang. Dia berharap di Banjarnegara tetap kondusif, sebagaimana pada Pemilu 2024.
"Tantangan lain adalah cuaca ekstrem. Saat ini akan masuk musim kemarau sehingga perlu antisipasi, langkah mitigasi dan kontinjensi. Itu harus dipersiapkan," katanya.