Purwokerto (ANTARA) - Pakar politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indaru Setyo Nurprojo menyatakan sosok calon pemimpin Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, harus memiliki nasab dan konektivitas nasional bahkan internasional.
"Selain nasab dan konektivitas nasional, calon pemimpin Purbalingga yang akan bertarung pada Pilkada Purbalingga 2024 juga harus memiliki kapital," kata Indaru di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Indaru mengatakan bahwa nasab atau ganealogi politik hingga saat ini sering kali sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih dalam pemilu sehingga nasab menjadi penting karena untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok calon pemimpin tersebut.
Dalam hal ini, kata dia, nasab dapat berbasis pada jejaring agama, organisasi agama, dan keluarga atau garis keturunan.
"Calon ini anaknya siapa? Keturunannya siapa? Juga nasab kultural seperti yang kita lihat di beberapa daerah, misalnya kalau Banjarnegara itu Kolopaking dan Purbalingga itu Dipokusumo," katanya.
Menurut dia, nasab kultural tersebut selalu direproduksi dalam sempalan-sempalan masyarakat yang ada.
Dengan demikian, kata dia, permasalahan nasab itu menjadi hal yang tentunya akan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan oleh masyarakat.
"Apa pun kemudian kalau kita lihat kembali mengerucut bahwa basis kultural di setiap kabupaten memang unik-unik. Apa pun yang terjadi di Banjarnegara, faktor Wing Tjien (almarhum Budhi Sarwono, red.) tidak bisa dilepaskan, dia punya karisma sendiri walaupun prosesnya seperti itu (terlibat kasus korupsi, red.)," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan nasab keluarga Wing Tjien masih sangat diperhatikan di Banjarnegara.
Sementara itu, di Purbalingga nasab kultural Dipokusumo selaku pendiri Kabupaten Purbalingga akan selalu diperhatikan hingga saat ini dan menjadi wacana-wacana yang kerap muncul.
"Itu yang akan selalu mewarnai penyelenggaraan Pilkada Purbalingga," kata Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Terkait dengan konektivitas nasional, dia mengatakan bahwa hal itu harus dimiliki oleh calon pemimpin Purbalingga sebagai modal untuk membuat loncatan demi kemajuan kabupaten yang tingkat kemiskinannya menempati peringkat keempat di Jawa Tengah.
Sesuai dengan undang-undang maupun peraturan menteri apa pun, kata dia, setiap kabupaten/kota di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua pemimpin di kabupaten/kota bisa memanfaatkan kesamaan hak dan kewajiban itu.
Ia pun mencontohkan Banyuwangi yang sebelumnya merupakan kabupaten termiskin, berkat kepeimpinan Abdullah Azwar Anas bisa berkembang menjadi kabupaten terkaya di Jawa Timur dengan mengandalkan sektor pariwisata.
"Itu 'kan berkat kreativitas, konektivitas nasional, dan sebagainya. Bahkan, ada kabupaten yang autopilot, ada atau enggak ada bupatinya ya tetap seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, sosok calon pemimpin yang memiliki konektivitas nasional diharapkan bisa muncul dalam Pilkada Purbalingga 2024.
Terkait dengan kapital, dia mengatakan bahwa hal itu menjadi penting agar pemimpin Purbalingga ke depan bisa fokus untuk mendarmabaktikan jiwa dan raganya serta mencurahkan ide dan gagasannya demi kemajuan daerah tersebut karena dia telah memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Dengan demikian, tidak akan berpikir untuk korupsi guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama perhelatan pilkada.
"Itu karena aturan main memungkinkan kepala daerah untuk mencurahkan semua gagasan dan kreativitasnya. Misalnya, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana menghadirkan investor, dan sebagainya," jelas Indaru.
"Selain nasab dan konektivitas nasional, calon pemimpin Purbalingga yang akan bertarung pada Pilkada Purbalingga 2024 juga harus memiliki kapital," kata Indaru di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Indaru mengatakan bahwa nasab atau ganealogi politik hingga saat ini sering kali sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih dalam pemilu sehingga nasab menjadi penting karena untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok calon pemimpin tersebut.
Dalam hal ini, kata dia, nasab dapat berbasis pada jejaring agama, organisasi agama, dan keluarga atau garis keturunan.
"Calon ini anaknya siapa? Keturunannya siapa? Juga nasab kultural seperti yang kita lihat di beberapa daerah, misalnya kalau Banjarnegara itu Kolopaking dan Purbalingga itu Dipokusumo," katanya.
Menurut dia, nasab kultural tersebut selalu direproduksi dalam sempalan-sempalan masyarakat yang ada.
Dengan demikian, kata dia, permasalahan nasab itu menjadi hal yang tentunya akan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan oleh masyarakat.
"Apa pun kemudian kalau kita lihat kembali mengerucut bahwa basis kultural di setiap kabupaten memang unik-unik. Apa pun yang terjadi di Banjarnegara, faktor Wing Tjien (almarhum Budhi Sarwono, red.) tidak bisa dilepaskan, dia punya karisma sendiri walaupun prosesnya seperti itu (terlibat kasus korupsi, red.)," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan nasab keluarga Wing Tjien masih sangat diperhatikan di Banjarnegara.
Sementara itu, di Purbalingga nasab kultural Dipokusumo selaku pendiri Kabupaten Purbalingga akan selalu diperhatikan hingga saat ini dan menjadi wacana-wacana yang kerap muncul.
"Itu yang akan selalu mewarnai penyelenggaraan Pilkada Purbalingga," kata Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Terkait dengan konektivitas nasional, dia mengatakan bahwa hal itu harus dimiliki oleh calon pemimpin Purbalingga sebagai modal untuk membuat loncatan demi kemajuan kabupaten yang tingkat kemiskinannya menempati peringkat keempat di Jawa Tengah.
Sesuai dengan undang-undang maupun peraturan menteri apa pun, kata dia, setiap kabupaten/kota di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua pemimpin di kabupaten/kota bisa memanfaatkan kesamaan hak dan kewajiban itu.
Ia pun mencontohkan Banyuwangi yang sebelumnya merupakan kabupaten termiskin, berkat kepeimpinan Abdullah Azwar Anas bisa berkembang menjadi kabupaten terkaya di Jawa Timur dengan mengandalkan sektor pariwisata.
"Itu 'kan berkat kreativitas, konektivitas nasional, dan sebagainya. Bahkan, ada kabupaten yang autopilot, ada atau enggak ada bupatinya ya tetap seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, sosok calon pemimpin yang memiliki konektivitas nasional diharapkan bisa muncul dalam Pilkada Purbalingga 2024.
Terkait dengan kapital, dia mengatakan bahwa hal itu menjadi penting agar pemimpin Purbalingga ke depan bisa fokus untuk mendarmabaktikan jiwa dan raganya serta mencurahkan ide dan gagasannya demi kemajuan daerah tersebut karena dia telah memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Dengan demikian, tidak akan berpikir untuk korupsi guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama perhelatan pilkada.
"Itu karena aturan main memungkinkan kepala daerah untuk mencurahkan semua gagasan dan kreativitasnya. Misalnya, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana menghadirkan investor, dan sebagainya," jelas Indaru.