Kudus (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelontorkan anggaran dana hibah untuk kepolisian dan TNI sebesar Rp4,15 miliar sebagai anggaran pengamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari ini (5/4) bagian tidak terlepaskan dari aktivitas Pilkada 2024," kata Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie ditemui usai penandatanganan NPHD di Pendopo Pringgitan Kabupaten Kudus, Jumat.
Hadir dalam penandatanganan NPHD tersebut, Kapolres Kudus AKBP Dydit Dwi Susanto dan Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Inf. Andreas Yudhi Wibowo serta jajaran forkopimda.
Ketika pengamanan dengan benar, kata Hasan, tentunya situasi wilayah tetap kondusif, aman, dan terkendali.
Terkait dengan lokasi rawan konflik, dia mengatakan bahwa Polri dan TNI sudah mengetahui dan memetakannya untuk langkah-langkah antisipasi.
"Kami juga berharap NPHD ini merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan pilkada sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar," ujarnya.
Siapa pun yang kelak memimpin Kabupaten Kudus, dia berharap bisa membawa daerah ini makin berkembang dan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai pada masa transisi.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mochamad Fitriyanto menyebutkan total anggaran pengamanan sebesar Rp4,15 miliar.
Dari anggaran sebesar itu, kata dia, untuk Polres Kudus sebesar Rp3 miliar, sedangkan Kodim 0722/Kudus sebesar Rp1,150 miliar.
Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan pendanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.
Kapolres Kudus AKBP Dydit Dwi Susanto menyatakan siap menyukseskan Pilkada 2024.
"Kami juga siap memberikan jaminan keamanan berkaitan pelaksanaan Pilkada 2024. Anggaran yang dihibahkan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.