Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah itu untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan, dan ini berlaku juga untuk kabupaten/kota," kata dia dalam pernyataan di Semarang, Senin.
Dia mengatakan hal tersebut saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo, Purworejo.
Ia mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebab sejak 2021 angka kemiskinan terus menunjukkan penurunan.
Namun, ia meminta program penurunan angka kemiskinan terus dilakukan sebab masih sekitar 11,33 persen.
Setiap tahun, Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, antara lain diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, sedangkan pada tahun ini Kabupaten Purworejo menerima bantuan sebesar Rp68,8 miliar.
Dari total dana bantuan tersebut, katanya, bantuan penanggulangan kemiskinan, antara lain untuk perbaikan rumah agar layak huni sejumlah 681 unit sebesar Rp13,6 miliar.
Selain itu, kelompok usaha bersama (Kube) untuk 60 kelompok dengan total nilai Rp1,2 miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp2,2 miliar, dan bantuan penanggulangan masalah gizi sebesar Rp2,6 miliar.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebutkan dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin ekstrem di daerah setempat terus mengalami penurunan.
Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 88 ribu jiwa, kemudian setahun kemudian menjadi 82 ribu jiwa, dan pada 2023 menurun lagi menjadi 81 ribu jiwa.
"Untuk penanganan, pada tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp244,38 miliar," katanya.
Anggaran itu, kata dia, untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu kami juga mencari bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," katanya.
Yuli mengatakan setidaknya sudah berhasil membereskan empat di antara delapan aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem, yakni rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, stunting, dan disabilitas.
Sebanyak empat aspek lainnya, yakni jamban, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga tidak bekerja, diakuinya memang belum tercapai secara optimal, namun Pemkab Purworejo berkomitmen untuk menuntaskan.
"Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan, dan ini berlaku juga untuk kabupaten/kota," kata dia dalam pernyataan di Semarang, Senin.
Dia mengatakan hal tersebut saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo, Purworejo.
Ia mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebab sejak 2021 angka kemiskinan terus menunjukkan penurunan.
Namun, ia meminta program penurunan angka kemiskinan terus dilakukan sebab masih sekitar 11,33 persen.
Setiap tahun, Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, antara lain diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, sedangkan pada tahun ini Kabupaten Purworejo menerima bantuan sebesar Rp68,8 miliar.
Dari total dana bantuan tersebut, katanya, bantuan penanggulangan kemiskinan, antara lain untuk perbaikan rumah agar layak huni sejumlah 681 unit sebesar Rp13,6 miliar.
Selain itu, kelompok usaha bersama (Kube) untuk 60 kelompok dengan total nilai Rp1,2 miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp2,2 miliar, dan bantuan penanggulangan masalah gizi sebesar Rp2,6 miliar.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebutkan dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin ekstrem di daerah setempat terus mengalami penurunan.
Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 88 ribu jiwa, kemudian setahun kemudian menjadi 82 ribu jiwa, dan pada 2023 menurun lagi menjadi 81 ribu jiwa.
"Untuk penanganan, pada tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp244,38 miliar," katanya.
Anggaran itu, kata dia, untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu kami juga mencari bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," katanya.
Yuli mengatakan setidaknya sudah berhasil membereskan empat di antara delapan aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem, yakni rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, stunting, dan disabilitas.
Sebanyak empat aspek lainnya, yakni jamban, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga tidak bekerja, diakuinya memang belum tercapai secara optimal, namun Pemkab Purworejo berkomitmen untuk menuntaskan.