Semarang (ANTARA) - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah (Jawa Tengah), menegaskan tetap menjaga netralitas dan budaya sopan santun dalam Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati, di Semarang, Rabu, menanggapi pernyataan sikap sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi negeri itu tentang kondisi politik nasional.
"Pernyataan sikap yang disampaikan bukan atas nama Undip," katanya. Ia menambahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pernyataan sikap tersebut merupakan pendapat pribadi masing-masing.
Sebelumnya sejumlah sivitas akademika Undip Semarang menyampaikan pernyataan sikap tentang kondisi politik nasional saat ini.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip Surasi Jaya Saputra, yang membacakan pernyataan sikap saat aksi di Taman Inspirasi kompleks Kampus Undip di Tembalang, Kota Semarang, mengatakan terdapat 30 guru besar yang ikut serta dalam aksi tersebut.
Menurut dia, terdapat empat poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut. Beberapa hal yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut yakni imbauan kepada penyelenggara negara agar mengembalikan tujuan pembentukan hukum untuk mencapai cita-cita luhur negara, bukan kekuasaan semata.
Hal tersebut disampaikan Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati, di Semarang, Rabu, menanggapi pernyataan sikap sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi negeri itu tentang kondisi politik nasional.
"Pernyataan sikap yang disampaikan bukan atas nama Undip," katanya. Ia menambahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pernyataan sikap tersebut merupakan pendapat pribadi masing-masing.
Sebelumnya sejumlah sivitas akademika Undip Semarang menyampaikan pernyataan sikap tentang kondisi politik nasional saat ini.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip Surasi Jaya Saputra, yang membacakan pernyataan sikap saat aksi di Taman Inspirasi kompleks Kampus Undip di Tembalang, Kota Semarang, mengatakan terdapat 30 guru besar yang ikut serta dalam aksi tersebut.
Menurut dia, terdapat empat poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut. Beberapa hal yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut yakni imbauan kepada penyelenggara negara agar mengembalikan tujuan pembentukan hukum untuk mencapai cita-cita luhur negara, bukan kekuasaan semata.