Tekan potensi bencana, BPBD Kudus optimalkan peran FPRB
Kamis, 1 Februari 2024 6:55 WIB
Rapat koordinasi forum pengurangan risiko bencana (FPRB) untuk meminimalkan potensi bencana di daerah setempat di aula BPBD Kudus, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk meminimalkan potensi bencana di daerah setempat.
"Sebetulnya FPRB di Kudus sudah terbentuk sejak pertengahan 2023, akan tetapi baru bisa diadakan rapat koordinasi hari ini (31/1)," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Mundir di Kudus, Rabu.
Ia mengungkapkan rapat koordinasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Apalagi, kata dia, FPRB melibatkan banyak pihak mulai dari perwakilan perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI), sejumlah organisasi masyarakat, dan Rotari.
Melalui rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, diharapkan terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga nantinya tersusun program kegiatan terkait pengurangan risiko bencana alam selama setahun.
Untuk anggaran, kata dia, bisa mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) dari perusahaan di Kudus.
"Harapan kami program kerjanya tidak perlu besar, cukup yang sederhana dan nantinya bisa dilaksanakan, baik untuk membantu penanganan maupun pengurangan risiko bencana," ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran FPRB bisa membantu BPBD melakukan edukasi masyarakat tentang upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan setelah bencana.
Terlebih lagi di Kabupaten Kudus memiliki potensi bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang beberapa pekan terakhir terjadi di beberapa desa di Kabupaten Kudus.
"Tentunya upaya antisipasi dan penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, karena dampaknya juga ikut dirasakan banyak pihak," ujarnya.
"Sebetulnya FPRB di Kudus sudah terbentuk sejak pertengahan 2023, akan tetapi baru bisa diadakan rapat koordinasi hari ini (31/1)," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Mundir di Kudus, Rabu.
Ia mengungkapkan rapat koordinasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Apalagi, kata dia, FPRB melibatkan banyak pihak mulai dari perwakilan perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI), sejumlah organisasi masyarakat, dan Rotari.
Melalui rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, diharapkan terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga nantinya tersusun program kegiatan terkait pengurangan risiko bencana alam selama setahun.
Untuk anggaran, kata dia, bisa mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) dari perusahaan di Kudus.
"Harapan kami program kerjanya tidak perlu besar, cukup yang sederhana dan nantinya bisa dilaksanakan, baik untuk membantu penanganan maupun pengurangan risiko bencana," ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran FPRB bisa membantu BPBD melakukan edukasi masyarakat tentang upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan setelah bencana.
Terlebih lagi di Kabupaten Kudus memiliki potensi bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang beberapa pekan terakhir terjadi di beberapa desa di Kabupaten Kudus.
"Tentunya upaya antisipasi dan penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, karena dampaknya juga ikut dirasakan banyak pihak," ujarnya.
Pewarta : Akhmad Nazaruddin
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dirut ANTARA dorong peran kantor berita sebagai rujukan cek fakta yang akurat dan terpercaya
11 jam lalu
LKBN ANTARA paparkan peran strategis dan kontribusi lembaga untuk pemulihan bencana
12 February 2026 18:57 WIB
Bupati: Pers lakukan peran mitra pembangunan dan kontrol sosial bagi pemerintah
12 February 2026 16:34 WIB
Sarasehan HPN 2026 di Blora bahas peran pers tangkal disinformasi program Presiden
04 February 2026 17:53 WIB
Terpopuler - Bencana Alam
Lihat Juga
Pemprov Jateng kaji geologi lahan huntara korban tanah gerak di Kabupaten Tegal
10 February 2026 11:31 WIB
Gubernur pastikan korban tanah gerak di Desa Padasari Tegal dapat hunian tetap
06 February 2026 21:31 WIB
Wapres minta warga terdampak tanah bergerak di Kabupaten Tegal tinggalkan rumah
06 February 2026 21:26 WIB
Wapres Gibran dan Gubernur Jateng kunjungi pengungsi korban tanah gerak di Tegal
06 February 2026 14:06 WIB
Pemkab Tegal: Pergerakan tanah masih bersifat dinamis berdampak ratusan rumah
04 February 2026 21:01 WIB