Purwokerto (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan program bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan agenda politik menjelang Pemilu 2024.
Saat ditemui wartawan di sela kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Pergudangan Bulog di Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, Arief mengakui adanya beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa kegiatan pembagian sembako tersebut dikaitkan dengan tahun politik.
"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," katanya.
Program tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sebelumnya dengan sebutan bantuan sosial (bansos). Namun sekarang disebut bantuan pangan karena sudah ada Bapanas yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
"Jadi yang dibuat adalah ekosistem pangan, dilihat satu per satu sekarang cadangan pangan pemerintah sudah mulai naik. Kemudian kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, karena ke depan ini BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai Rp28,7 triliun," katanya.
Menurut dia, anggaran senilai Rp28,7 triliun tersebut bukan uang habis pakai tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.
"Pak Presiden perintahnya semua petani, peternak itu, sudah bekerja saja, hasilnya disiapkan oleh BUMN di bidang pangan, tentunya dalam koordinasi Pak Erick selaku Menteri BUMN dan saya sebagai Kepala Badan Pangan sama Pak Mentan yang produksi, kementerian teknis, (produk petani/peternak) di-offtake dengan harga yang baik," katanya.
Dengan demikian, kata dia, nilai tukar petani saat ini lebih tinggi dari sebelumnya karena berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya sudah mencapai 114, padahal tahun 2022 sebesar 95,2.
Kendati demikian, dia mengatakan saat sekarang yang harus dijaga adalah inflasi di hilir.
"Kalau saya lihat harga itu sekarang memang tinggi, tetapi flat. Nanti begitu produksinya tinggi, ini akan baik, jadi kombinasi antara kesejahteraan atau nilai tukar yang diterima petani atau peternak dengan inflasi, ini harus dijaga karena inginnya inflasi tetap terjaga di bawah pertumbuhan ekonomi," katanya.
Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi di Gudang Bulog Klahang, Arief mengatakan hal itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Kepala Negara sejak tahun 2023 untuk mengecek seluruh stok yang ada di beberapa lokasi Bulog.
Dalam hal ini, kata dia, Presiden ingin memastikan beras Bulog sudah terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
"Dan semua kegiatan bantuan pangan ini untuk sebelumnya 21,3 juta (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), hari ini 22,4 juta (KPM), ada penyesuaian dari Kemenko PMK, yaitu supaya terdistribusi dengan baik," katanya.
Pendistribusian bantuan pangan tersebut, lanjutnya, sesuai dengan nama dan alamat serta foto KPM. Bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar bantuan pangan, kata dia, datang ke RT/RW untuk bisa mendapatkan bantuan pangan pada bulan berikutnya.
Menurut dia, hampir sebagian besar penerima bantuan pangan tersebut merupakan KPM baru, hasil pemutakhiran data.
Saat ditemui wartawan di sela kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Pergudangan Bulog di Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, Arief mengakui adanya beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa kegiatan pembagian sembako tersebut dikaitkan dengan tahun politik.
"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," katanya.
Program tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sebelumnya dengan sebutan bantuan sosial (bansos). Namun sekarang disebut bantuan pangan karena sudah ada Bapanas yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
"Jadi yang dibuat adalah ekosistem pangan, dilihat satu per satu sekarang cadangan pangan pemerintah sudah mulai naik. Kemudian kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, karena ke depan ini BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai Rp28,7 triliun," katanya.
Menurut dia, anggaran senilai Rp28,7 triliun tersebut bukan uang habis pakai tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.
"Pak Presiden perintahnya semua petani, peternak itu, sudah bekerja saja, hasilnya disiapkan oleh BUMN di bidang pangan, tentunya dalam koordinasi Pak Erick selaku Menteri BUMN dan saya sebagai Kepala Badan Pangan sama Pak Mentan yang produksi, kementerian teknis, (produk petani/peternak) di-offtake dengan harga yang baik," katanya.
Dengan demikian, kata dia, nilai tukar petani saat ini lebih tinggi dari sebelumnya karena berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya sudah mencapai 114, padahal tahun 2022 sebesar 95,2.
Kendati demikian, dia mengatakan saat sekarang yang harus dijaga adalah inflasi di hilir.
"Kalau saya lihat harga itu sekarang memang tinggi, tetapi flat. Nanti begitu produksinya tinggi, ini akan baik, jadi kombinasi antara kesejahteraan atau nilai tukar yang diterima petani atau peternak dengan inflasi, ini harus dijaga karena inginnya inflasi tetap terjaga di bawah pertumbuhan ekonomi," katanya.
Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi di Gudang Bulog Klahang, Arief mengatakan hal itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Kepala Negara sejak tahun 2023 untuk mengecek seluruh stok yang ada di beberapa lokasi Bulog.
Dalam hal ini, kata dia, Presiden ingin memastikan beras Bulog sudah terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
"Dan semua kegiatan bantuan pangan ini untuk sebelumnya 21,3 juta (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), hari ini 22,4 juta (KPM), ada penyesuaian dari Kemenko PMK, yaitu supaya terdistribusi dengan baik," katanya.
Pendistribusian bantuan pangan tersebut, lanjutnya, sesuai dengan nama dan alamat serta foto KPM. Bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar bantuan pangan, kata dia, datang ke RT/RW untuk bisa mendapatkan bantuan pangan pada bulan berikutnya.
Menurut dia, hampir sebagian besar penerima bantuan pangan tersebut merupakan KPM baru, hasil pemutakhiran data.