Semarang (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo menjadi salah satu lembaga yang diundang dalam FGD Diseminasi Kinerja Pejabat Bupati Kudus Triwulan 1 di Hotel Kenari Asri, Kudus (19/12/2023).
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, para asisten, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
LP2M UIN Walisongo hadir memenuhi undangan sebagai universitas mitra kerja sama pemda dalam pendampingan penyusunan laporan Kudus sejak pertengahan November 2023.
Kerja sama ini merupakan implementasi nota kesepakatan yang telah ditandatangani UIN Walisongo dan Bupati Kudus pada 24 Oktober 2022.
Kegiatan ini merupakan forum diseminasi laporan kinerja Pejabat Bupati Kudus Triwulan 1 periode Periode 24 September– 24 Desember 2023. Pj. Bupati diharuskan melaporkan kinerjanya setiap 3 bulan sekali, sebagai bentuk evaluasi atau penilaian sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Forum ini bisa merupakan sebagai forum tanya jawab hasil kinerja Pj. Bupati Bergas C. Penanggungan, S.Sos, M.Si sebelum dipaparkan di hadapan pejabat Kemendagri pada 3 Januari 2024.
Oleh Karena itu kami mengharap masukan dari seluruh OPD terkait sebagai upaya perbaikan, papar Bambang Widyanarko dalam pembukaan mewakili Pj. Bupati yang belum bisa hadir pada sesi pembukaan.
Sya’roni, Sekretaris LP2M UIN Walisongo, dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih sudah mempercayai UIN Walisongo sebagai pendamping selama proses penyusunan laporan. Tugas perguruan tinggi adalah tridharma dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
Ditunjuknya UIN sebagai pendamping dalam proses penyusunan laporan merupakan bagian dari kerja pendampingan kami. Semoga pendampingan yang kami lakukan bisa menjadi bentuk sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan universitas untuk kemaslahatan masyarakat.
Setelah sambutan dari Pemda yang diwakili Bambang Widyanarko, S.AP, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan Dr. Say’aroni, M.Ag. dari UIN Walisongo, Pj. Bupati Kudus memaparkan 10 kinerja prioritas Pemerintah Pusat.
10 kinerja tersebut meliputi penanganan masalah stunting, layanan publik, kemiskinan, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan atau inovasi, dan pengangguran.
Adapun substansi yang dipaparkan sesuai arahan Kemendagri di antaranya kondisi terkini fokus prioritas, apa yang sudah dikerjakan, dan upaya konkrit apa yang akan dijalankan untuk triwulan berikutnya
“Saya akan menyampaikan hal yang sama seperti ini di hadapan para dewan penguji dari Kemendagri, di awal tahun 2014 oleh karena itu jika masih ada hal yang belum sesuai mohon bisa dikonfirmasi untuk segera disinkronisasi, tegas Pj. Bupati.
Salah satu isi paparan kinierja yang menarik dari Pj. Bupati adalah ada 8 inovasi layanan publik Kabupaten Kudus dalam upaya memperpendek alur dan mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti Mall Pelayanan Publik sampai Pak Semok.
Muhammad Mahsun, M.A. sebagai perwakilan tim pendampingan penyusunan laporan menyampaikan beberapa catatan antara lain inflasi Kabupaten Kudus terhitung aman karena masih di bawah 0,4 serta lebih sedikit dibanding dengan Cilacap, Tegal, Purwokerto, dan Kota Semarang.
Inovasi yang sudah dilaksanakan Kabupaten Kudus seperti Pak Semok, Jempol Dukcapil, order delivery, serta program lainnya yang menjadi andalan Kudus harus selalu dievaluasi untuk mengetahui tingkat manfaat inovasi pelayanan tersebut terhadap masyarakat pengguna. Jangan sampai inovasi hanya sebatas ada aplikasinya sedangkan masyarakat enggan memakainya karena ribet atau sistem sering salah, pungkasnya.***
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, para asisten, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
LP2M UIN Walisongo hadir memenuhi undangan sebagai universitas mitra kerja sama pemda dalam pendampingan penyusunan laporan Kudus sejak pertengahan November 2023.
Kerja sama ini merupakan implementasi nota kesepakatan yang telah ditandatangani UIN Walisongo dan Bupati Kudus pada 24 Oktober 2022.
Kegiatan ini merupakan forum diseminasi laporan kinerja Pejabat Bupati Kudus Triwulan 1 periode Periode 24 September– 24 Desember 2023. Pj. Bupati diharuskan melaporkan kinerjanya setiap 3 bulan sekali, sebagai bentuk evaluasi atau penilaian sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Forum ini bisa merupakan sebagai forum tanya jawab hasil kinerja Pj. Bupati Bergas C. Penanggungan, S.Sos, M.Si sebelum dipaparkan di hadapan pejabat Kemendagri pada 3 Januari 2024.
Oleh Karena itu kami mengharap masukan dari seluruh OPD terkait sebagai upaya perbaikan, papar Bambang Widyanarko dalam pembukaan mewakili Pj. Bupati yang belum bisa hadir pada sesi pembukaan.
Sya’roni, Sekretaris LP2M UIN Walisongo, dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih sudah mempercayai UIN Walisongo sebagai pendamping selama proses penyusunan laporan. Tugas perguruan tinggi adalah tridharma dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
Ditunjuknya UIN sebagai pendamping dalam proses penyusunan laporan merupakan bagian dari kerja pendampingan kami. Semoga pendampingan yang kami lakukan bisa menjadi bentuk sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan universitas untuk kemaslahatan masyarakat.
Setelah sambutan dari Pemda yang diwakili Bambang Widyanarko, S.AP, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan Dr. Say’aroni, M.Ag. dari UIN Walisongo, Pj. Bupati Kudus memaparkan 10 kinerja prioritas Pemerintah Pusat.
10 kinerja tersebut meliputi penanganan masalah stunting, layanan publik, kemiskinan, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan atau inovasi, dan pengangguran.
Adapun substansi yang dipaparkan sesuai arahan Kemendagri di antaranya kondisi terkini fokus prioritas, apa yang sudah dikerjakan, dan upaya konkrit apa yang akan dijalankan untuk triwulan berikutnya
“Saya akan menyampaikan hal yang sama seperti ini di hadapan para dewan penguji dari Kemendagri, di awal tahun 2014 oleh karena itu jika masih ada hal yang belum sesuai mohon bisa dikonfirmasi untuk segera disinkronisasi, tegas Pj. Bupati.
Salah satu isi paparan kinierja yang menarik dari Pj. Bupati adalah ada 8 inovasi layanan publik Kabupaten Kudus dalam upaya memperpendek alur dan mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti Mall Pelayanan Publik sampai Pak Semok.
Muhammad Mahsun, M.A. sebagai perwakilan tim pendampingan penyusunan laporan menyampaikan beberapa catatan antara lain inflasi Kabupaten Kudus terhitung aman karena masih di bawah 0,4 serta lebih sedikit dibanding dengan Cilacap, Tegal, Purwokerto, dan Kota Semarang.
Inovasi yang sudah dilaksanakan Kabupaten Kudus seperti Pak Semok, Jempol Dukcapil, order delivery, serta program lainnya yang menjadi andalan Kudus harus selalu dievaluasi untuk mengetahui tingkat manfaat inovasi pelayanan tersebut terhadap masyarakat pengguna. Jangan sampai inovasi hanya sebatas ada aplikasinya sedangkan masyarakat enggan memakainya karena ribet atau sistem sering salah, pungkasnya.***