Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) berperan dalam penguatan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing.
"Program LPMK itu satu paket dengan lurah, camat, RT (rukun tetangga), dan RW (rukun warga) karena LPMK itu berisi tokoh masyarakat," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya saat Pengukuhan dan Rapat Kerja Forum LPMK Kota Semarang Periode 2023-2028.
Menurut dia, LPMK yang berisi tokoh masyarakat harus bersinergi terus dengan camat dan lurah di wilayah masing-masing untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Semarang.
Kemiskinan ekstrem, kata dia, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang akan dituntaskan Pemkot Semarang, mengingat masih ada 200 warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Kemiskinan ekstrem sudah mulai turun. Yang terakhir kami rapat 'review' satu bulanan kemarin dari data ada 200-an jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem," katanya.
Salah satu upaya penanganannya, kata dia, melalui akses pendidikan gratis karena ada yang anak-anaknya tidak bersekolah di sekolah negeri dan tidak juga di swasta, melainkan madrasah.
Selain kemiskinan ekstrem, ia berharap LPMK bisa membantu pemangku wilayah setempat untuk menggencarkan ketahanan pangan, membantu pengendalian inflasi, hingga pengembangan investasi.
"Kami mohon tidak hanya dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, tapi juga ada masalah stunting dan ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan juga investasi," katanya.
Penguatan ketahanan pangan, antara lain sebagaimana digalakkan Pemkot Semarang melalui pertanian perkotaan (urban farming) dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas strategis, seperti cabai.
Tidak hanya itu, Ita juga meminta LPMK ikut berperan dalam menjaga dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat maraknya kasus tersebut belakangan ini.
"Yang paling penting juga masalah perlindungan perempuan, karena beliau-beliau ini ada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan banyak kejadian, salah satunya adalah persoalan kekerasan. Baik kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum LPMK Kota Semarang Ahmad Fuad memastikan bakal menjalankan program-program kerja dan berkomitmen untuk menjaga wilayahannya, serta mendukung program prioritas Pemkot Semarang.
Khusus untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) akan dipastikan terpenuhi di seluruh kelurahan.
Baca juga: Pasokan pangan di Jateng aman
"Program LPMK itu satu paket dengan lurah, camat, RT (rukun tetangga), dan RW (rukun warga) karena LPMK itu berisi tokoh masyarakat," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya saat Pengukuhan dan Rapat Kerja Forum LPMK Kota Semarang Periode 2023-2028.
Menurut dia, LPMK yang berisi tokoh masyarakat harus bersinergi terus dengan camat dan lurah di wilayah masing-masing untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Semarang.
Kemiskinan ekstrem, kata dia, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang akan dituntaskan Pemkot Semarang, mengingat masih ada 200 warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Kemiskinan ekstrem sudah mulai turun. Yang terakhir kami rapat 'review' satu bulanan kemarin dari data ada 200-an jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem," katanya.
Salah satu upaya penanganannya, kata dia, melalui akses pendidikan gratis karena ada yang anak-anaknya tidak bersekolah di sekolah negeri dan tidak juga di swasta, melainkan madrasah.
Selain kemiskinan ekstrem, ia berharap LPMK bisa membantu pemangku wilayah setempat untuk menggencarkan ketahanan pangan, membantu pengendalian inflasi, hingga pengembangan investasi.
"Kami mohon tidak hanya dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, tapi juga ada masalah stunting dan ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan juga investasi," katanya.
Penguatan ketahanan pangan, antara lain sebagaimana digalakkan Pemkot Semarang melalui pertanian perkotaan (urban farming) dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas strategis, seperti cabai.
Tidak hanya itu, Ita juga meminta LPMK ikut berperan dalam menjaga dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat maraknya kasus tersebut belakangan ini.
"Yang paling penting juga masalah perlindungan perempuan, karena beliau-beliau ini ada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan banyak kejadian, salah satunya adalah persoalan kekerasan. Baik kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum LPMK Kota Semarang Ahmad Fuad memastikan bakal menjalankan program-program kerja dan berkomitmen untuk menjaga wilayahannya, serta mendukung program prioritas Pemkot Semarang.
Khusus untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) akan dipastikan terpenuhi di seluruh kelurahan.
Baca juga: Pasokan pangan di Jateng aman