Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem di provinsi ini tuntas pada tahun 2024.
“Persentase kemiskinan ekstrem di Jateng pada 2022 sebesar 1,97 persen, dan saat ini turun 0,87 persen menjadi 1,1 persen, sehingga kami targetkan tuntas pada 2024,” kata Nana Sudjana di Semarang, Senin.
Atas penurunan kemiskinan ekstrem itu, kata Nana, Provinsi Jateng mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar.
"Dari 38 provinsi, hanya tujuh provinsi yang diberikan penghargaan, termasuk Jawa Tengah. Ini suatu kebanggaan, tetapi belum selesai karena target pada 2024 kemiskinan ekstrem ini harus nol persen," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, seluruh jajaran Pemprov Jateng masih harus bekerja keras untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, ada delapan komponen sasaran yang diintervensi Pemprov Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik gratis, sumber air, jamban, penanganan tengkes (stunting), anak tidak sekolah, disabilitas, serta individu tidak bekerja.
Selain menggunakan anggaran negara, berbagai pihak juga digandeng Pemprov Jateng untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengentasan kemiskinan melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta, BUMN, BUMD, lembaga amil zakat, dan masyarakat filantropi.
Pemprov Jateng saat ini fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo yang kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.
“Persentase kemiskinan ekstrem di Jateng pada 2022 sebesar 1,97 persen, dan saat ini turun 0,87 persen menjadi 1,1 persen, sehingga kami targetkan tuntas pada 2024,” kata Nana Sudjana di Semarang, Senin.
Atas penurunan kemiskinan ekstrem itu, kata Nana, Provinsi Jateng mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar.
"Dari 38 provinsi, hanya tujuh provinsi yang diberikan penghargaan, termasuk Jawa Tengah. Ini suatu kebanggaan, tetapi belum selesai karena target pada 2024 kemiskinan ekstrem ini harus nol persen," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, seluruh jajaran Pemprov Jateng masih harus bekerja keras untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, ada delapan komponen sasaran yang diintervensi Pemprov Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik gratis, sumber air, jamban, penanganan tengkes (stunting), anak tidak sekolah, disabilitas, serta individu tidak bekerja.
Selain menggunakan anggaran negara, berbagai pihak juga digandeng Pemprov Jateng untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengentasan kemiskinan melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta, BUMN, BUMD, lembaga amil zakat, dan masyarakat filantropi.
Pemprov Jateng saat ini fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo yang kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.