Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan sebanyak 151 ton beras cadangan ke daerah dengan tingkat kemiskinan yang ekstrem sebagai upaya mengantisipasi inflasi.
“Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai, inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana usai Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jateng di Semarang, Kamis.
Menurut dia, fenomena El Nino dan kekeringan berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian.
Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan yang berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.
Terkait dengan situasi itu, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan kebijakan strategis diantaranya menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ekstrem dan rawan pangan.
Langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.
Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, gapoktan, para pelaku usaha pangan lainnya yang per 6 Oktober 2023 tercatat jumlah subsidi transportasi sebesar Rp287,709 juta atau setara 204 ton.
Pemprov Jateng bahkan juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan serta melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.
“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen, sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras, tapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jateng. Ini yang akan kami lakukan ke depan," kata Nana.
Baca juga: Pemkab Temanggung : Beli beras secukupnya
“Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai, inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana usai Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jateng di Semarang, Kamis.
Menurut dia, fenomena El Nino dan kekeringan berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian.
Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan yang berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.
Terkait dengan situasi itu, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan kebijakan strategis diantaranya menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ekstrem dan rawan pangan.
Langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.
Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, gapoktan, para pelaku usaha pangan lainnya yang per 6 Oktober 2023 tercatat jumlah subsidi transportasi sebesar Rp287,709 juta atau setara 204 ton.
Pemprov Jateng bahkan juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan serta melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.
“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen, sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras, tapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jateng. Ini yang akan kami lakukan ke depan," kata Nana.
Baca juga: Pemkab Temanggung : Beli beras secukupnya