Wonosobo (ANTARA) - Penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena tidak bisa dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) saja, kata Wakil Bupati Wonosobo Jawa Tengah Muhammad Albar.
"Kolaborasi dibutuhkan, terutama untuk mengatasi berbagai tantangan pada saat ini, salah satunya muncul sebagai dampak perkembangan teknologi informasi," katanya di Wonosobo, Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi penyusunan program dengan stakeholder (pemangku kepentingan) sebagai penguatan kelembagaan program penanggulangan HIV dan AIDS di daerahnya.
Albar menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk menyamakan pemikiran dan tindakan terkait upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo, melalui dukungan seluruh instansi dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonosobo.
Terkait tantangan dalam mengakhiri epidemi AIDS sampai tahun 2030, menurut dia masih kurangnya penyediaan informasi dan penerapan strategi komunikasi dan edukasi untuk perubahan perilaku pada populasi kunci, serta penyediaan akses masyarakat pada deteksi dini atau skrining HIV. Selain itu, stigma dan diskriminasi bagi mereka yang terinfeksi HIV/ AIDS.
"Oleh karena itu saya meminta masing-masing pokja pada hari ini mendiskusikan, dan membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Saya mohon juga untuk anggota KPA (Komisi Penanggulamgan Aids) agar aktif dan berkoordinasi dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun," katanya.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Wonosobo sudah seharusnya pemerintah dapat menghadirkan kebijakan dan solusi yang konkret di lapangan.
Analis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Wonosobo Dwi Erna Widayanti menjelaskan, rakor ini dilaksanakan untuk membahas masalah HIV/AIDS, sehingga terbentuk suatu komitmen apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana peran kelembagaan terkait.
"Pada hari ini kita akan belajar dan sharing dengan KPA Kebumen. Sebab KPA Kabupaten Kebumen dan Kabupaten KPA Wonosobo sama-sama dilaksanakan oleh perangkat daerah melibatkan pihak terkait," katanya.
KPA Kabupaten Wonosobo terdiri atas tiga pokja, yaitu pokja pencegahan, pokja pengobatan, dukungan dan perawatan serta pokja pemberdayaan. Jadi sangatlah penting bagi pokja-pokja ini untuk bersinergi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan.
Ia menjelaskan, KPA merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di tingkat daerah. KPA bertugas untuk memimpin, mengelola, dan mengoordinasikan semua pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
Selain itu, KPA juga melakukan bimbingan penanggulangan AIDS, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Daerah serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor.
Baca juga: Wali Kota Magelang minta penderita HIV/AIDS disiplin berobat
"Kolaborasi dibutuhkan, terutama untuk mengatasi berbagai tantangan pada saat ini, salah satunya muncul sebagai dampak perkembangan teknologi informasi," katanya di Wonosobo, Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi penyusunan program dengan stakeholder (pemangku kepentingan) sebagai penguatan kelembagaan program penanggulangan HIV dan AIDS di daerahnya.
Albar menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk menyamakan pemikiran dan tindakan terkait upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo, melalui dukungan seluruh instansi dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonosobo.
Terkait tantangan dalam mengakhiri epidemi AIDS sampai tahun 2030, menurut dia masih kurangnya penyediaan informasi dan penerapan strategi komunikasi dan edukasi untuk perubahan perilaku pada populasi kunci, serta penyediaan akses masyarakat pada deteksi dini atau skrining HIV. Selain itu, stigma dan diskriminasi bagi mereka yang terinfeksi HIV/ AIDS.
"Oleh karena itu saya meminta masing-masing pokja pada hari ini mendiskusikan, dan membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Saya mohon juga untuk anggota KPA (Komisi Penanggulamgan Aids) agar aktif dan berkoordinasi dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun," katanya.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Wonosobo sudah seharusnya pemerintah dapat menghadirkan kebijakan dan solusi yang konkret di lapangan.
Analis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Wonosobo Dwi Erna Widayanti menjelaskan, rakor ini dilaksanakan untuk membahas masalah HIV/AIDS, sehingga terbentuk suatu komitmen apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana peran kelembagaan terkait.
"Pada hari ini kita akan belajar dan sharing dengan KPA Kebumen. Sebab KPA Kabupaten Kebumen dan Kabupaten KPA Wonosobo sama-sama dilaksanakan oleh perangkat daerah melibatkan pihak terkait," katanya.
KPA Kabupaten Wonosobo terdiri atas tiga pokja, yaitu pokja pencegahan, pokja pengobatan, dukungan dan perawatan serta pokja pemberdayaan. Jadi sangatlah penting bagi pokja-pokja ini untuk bersinergi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan.
Ia menjelaskan, KPA merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di tingkat daerah. KPA bertugas untuk memimpin, mengelola, dan mengoordinasikan semua pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
Selain itu, KPA juga melakukan bimbingan penanggulangan AIDS, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Daerah serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor.
Baca juga: Wali Kota Magelang minta penderita HIV/AIDS disiplin berobat