Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menegaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak boleh kehabisan anggaran penyediaan air bersih seiring meluasnya dampak kekeringan.
"Kami melihat anggaran BPBD untuk air bersih kan sudah habis. Apakah kalau sudah habis hanya menggantungkan CSR saja?" kata Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman di Semarang, Kamis.
Menurut dia, peran BPBD dalam penanggulangan bencana, termasuk kekeringan sangat vital sehingga harus ditambah alokasi anggaran di APBD perubahan, khususnya untuk penyediaan air bersih.
"CSR (corporate social responsibility) tetap jalan. Ini kan tidak ada salahnya kalau ditempelkan anggaran, didorong anggaran BPBD untuk penyediaan air selama 1-2 bulan ke depan," kata Pilus, sapaan akrabnya.
Ia mengingatkan tidak perlu khawatir jika nantinya BPBD kelebihan anggaran untuk air bersih, sebab kebutuhan air bersih akan selalu ada meski sudah memasuki musim hujan.
Justru kalau BPBD tidak memiliki anggaran untuk air bersih, kata dia, dikhawatirkan akan kewalahan menghadapi musim hujan, mengingat selama ini berdampak terhadap terjadinya banjir.
"Kebutuhan air bersih ini tidak hanya saat musim kemarau. Setelah El Nino ini kan ada musim hujan. Ya, harapan kami mudah-mudahan tidak banjir. Tapi, kalau banjir itu juga butuh air bersih," katanya.
Karena itu, ia meminta BPBD Kota Semarang untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami dan rawan kekeringan hingga kebutuhan air bersih masyarakat setiap kepala keluarga (KK).
"Kami minta dipetakan berapa kecamatan yang rawan kekeringan? Terus, di masing-masing kecamatan ada berapa kelurahan, RW, jumlah KK berapa? Dihitung per hari, ketemu mau dibantu berapa," katanya.
Pilus bersyukur sejauh ini stok air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang masih mencukupi meski musim kemarau sehingga pengadaan BPBD lebih mudah.
"Air bersih kan BPBD beli di PDAM. Alhamdulillah, PDAM Insya Allah cukup. Semisal enggak cukup, ya ambil dari daerah lain. Cuma kan nilai belinya lebih besar karena di luar Semarang," pungkasnya.
Sementara itu, seiring dengan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan, BPBD Kota Semarang mengakui bahwa persediaan bantuan air bersih yang bersumber dari APBD 2023 sudah habis sehingga tinggal mengandalkan bantuan CSR dari perusahaan.
"Kemampuan BPBD untuk penyediaan air bersih dari dana APBD 2023 ini sudah habis, nol. Kami ini sekarang bergerak mendistribusikan hanya dari pihak ketiga, CSR," kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto.
Sejauh ini, BPBD Kota Semarang terus menggalang CSR dari berbagai perusahaan untuk membantu persediaan air bersih, dan sampai sekarang ini sudah mencapai 25 tangki.
"Secara keseluruhan, kami sudah ada 25 tangki dari CSR. Yang sudah terserap sampai sekarang kurang lebih 10 tangki. Ini tadi masuk lagi 15 tangki yang bisa kami jadikan stok cadangan untuk yang akan datang," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang siapkan sarpras penunjang air bersih saat kemarau
"Kami melihat anggaran BPBD untuk air bersih kan sudah habis. Apakah kalau sudah habis hanya menggantungkan CSR saja?" kata Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman di Semarang, Kamis.
Menurut dia, peran BPBD dalam penanggulangan bencana, termasuk kekeringan sangat vital sehingga harus ditambah alokasi anggaran di APBD perubahan, khususnya untuk penyediaan air bersih.
"CSR (corporate social responsibility) tetap jalan. Ini kan tidak ada salahnya kalau ditempelkan anggaran, didorong anggaran BPBD untuk penyediaan air selama 1-2 bulan ke depan," kata Pilus, sapaan akrabnya.
Ia mengingatkan tidak perlu khawatir jika nantinya BPBD kelebihan anggaran untuk air bersih, sebab kebutuhan air bersih akan selalu ada meski sudah memasuki musim hujan.
Justru kalau BPBD tidak memiliki anggaran untuk air bersih, kata dia, dikhawatirkan akan kewalahan menghadapi musim hujan, mengingat selama ini berdampak terhadap terjadinya banjir.
"Kebutuhan air bersih ini tidak hanya saat musim kemarau. Setelah El Nino ini kan ada musim hujan. Ya, harapan kami mudah-mudahan tidak banjir. Tapi, kalau banjir itu juga butuh air bersih," katanya.
Karena itu, ia meminta BPBD Kota Semarang untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami dan rawan kekeringan hingga kebutuhan air bersih masyarakat setiap kepala keluarga (KK).
"Kami minta dipetakan berapa kecamatan yang rawan kekeringan? Terus, di masing-masing kecamatan ada berapa kelurahan, RW, jumlah KK berapa? Dihitung per hari, ketemu mau dibantu berapa," katanya.
Pilus bersyukur sejauh ini stok air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang masih mencukupi meski musim kemarau sehingga pengadaan BPBD lebih mudah.
"Air bersih kan BPBD beli di PDAM. Alhamdulillah, PDAM Insya Allah cukup. Semisal enggak cukup, ya ambil dari daerah lain. Cuma kan nilai belinya lebih besar karena di luar Semarang," pungkasnya.
Sementara itu, seiring dengan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan, BPBD Kota Semarang mengakui bahwa persediaan bantuan air bersih yang bersumber dari APBD 2023 sudah habis sehingga tinggal mengandalkan bantuan CSR dari perusahaan.
"Kemampuan BPBD untuk penyediaan air bersih dari dana APBD 2023 ini sudah habis, nol. Kami ini sekarang bergerak mendistribusikan hanya dari pihak ketiga, CSR," kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto.
Sejauh ini, BPBD Kota Semarang terus menggalang CSR dari berbagai perusahaan untuk membantu persediaan air bersih, dan sampai sekarang ini sudah mencapai 25 tangki.
"Secara keseluruhan, kami sudah ada 25 tangki dari CSR. Yang sudah terserap sampai sekarang kurang lebih 10 tangki. Ini tadi masuk lagi 15 tangki yang bisa kami jadikan stok cadangan untuk yang akan datang," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang siapkan sarpras penunjang air bersih saat kemarau