Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuka lebar kesempatan bagi perempuan untuk berperan di jajaran pemerintahan daerah setempat.
"Komposisi pegawai di Pemkot Semarang, baik ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, itu lebih banyak diisi kaum perempuan," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya di sela rangkaian kegiatan Kongres Perempuan Nasional di Auditorium Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ita menyebutkan pegawai laki-laki di lingkungan Pemkot Semarang berjumlah 8.191 orang atau sebesar 46,46 persen, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 9.441 orang atau 53,54 persen.
"Meski demikian, untuk jabatan struktural atau kepemimpinan, masih didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 55 persen," kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu.
Ia memerinci perempuan yang mengisi jabatan di eselon II sebanyak 18,8 persen, eselon III sebanyak 41 persen, sedangkan eselon III tercatat sebanyak 45 persen.
Oleh karena itu, dia terus mendorong peningkatan, pendampingan, sekaligus membuka kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kompetensi dan kepemimpinannya.
Wali Kota mencontohkan dua camat perempuan yang menunjukkan potensi dan kemampuannya terjun di tengah masyarakat.
Ditegaskan kembali bahwa peluang dan kesempatan kaum perempuan untuk berkecimpung di dunia pemerintahan terbuka lebar dan seluas-luasnya diberikan.
Bagi Ita, tidak ada halangan budaya yang menghalangi kepemimpinan perempuan di pemerintahan dan Pemkot Semarang pun memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk membuktikan kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga mengajak peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat, termasuk juga media bersinergi dan berkolaborasi bagi kepentingan perempuan di Indonesia.
"Melihat data, indeks serta PR (pekerjaan rumah) yang ada, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan sinergitas dan gerak bersama bagi kepentingan perempuan di Indonesia," katanya.
Kongres Perempuan Nasional di Semarang mulai 24 hingga 26 Agustus 2023 itu menghadirkan 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Wali Kota Semarang ajak dinas teknis turun lapangan antisipasi dampak El Nino
"Komposisi pegawai di Pemkot Semarang, baik ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, itu lebih banyak diisi kaum perempuan," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya di sela rangkaian kegiatan Kongres Perempuan Nasional di Auditorium Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ita menyebutkan pegawai laki-laki di lingkungan Pemkot Semarang berjumlah 8.191 orang atau sebesar 46,46 persen, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 9.441 orang atau 53,54 persen.
"Meski demikian, untuk jabatan struktural atau kepemimpinan, masih didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 55 persen," kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu.
Ia memerinci perempuan yang mengisi jabatan di eselon II sebanyak 18,8 persen, eselon III sebanyak 41 persen, sedangkan eselon III tercatat sebanyak 45 persen.
Oleh karena itu, dia terus mendorong peningkatan, pendampingan, sekaligus membuka kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kompetensi dan kepemimpinannya.
Wali Kota mencontohkan dua camat perempuan yang menunjukkan potensi dan kemampuannya terjun di tengah masyarakat.
Ditegaskan kembali bahwa peluang dan kesempatan kaum perempuan untuk berkecimpung di dunia pemerintahan terbuka lebar dan seluas-luasnya diberikan.
Bagi Ita, tidak ada halangan budaya yang menghalangi kepemimpinan perempuan di pemerintahan dan Pemkot Semarang pun memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk membuktikan kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga mengajak peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat, termasuk juga media bersinergi dan berkolaborasi bagi kepentingan perempuan di Indonesia.
"Melihat data, indeks serta PR (pekerjaan rumah) yang ada, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan sinergitas dan gerak bersama bagi kepentingan perempuan di Indonesia," katanya.
Kongres Perempuan Nasional di Semarang mulai 24 hingga 26 Agustus 2023 itu menghadirkan 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Wali Kota Semarang ajak dinas teknis turun lapangan antisipasi dampak El Nino