Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sedia dana untuk menghadapi dampak kekeringan selama musim kemarau.
"Masih ada anggaran tak terduga sekitar Rp52 miliar yang bisa digunakan," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah bersiap menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan pada masa paling kering selama musim kemarau, yang menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga September 2023.
"Kesediaan pangan cukup. BPBD dan Dinas PU akan memasok kebutuhan air bersih," katanya.
Sumarno mengatakan bahwa pemerintah telah mengarahkan pelaksanaan penyesuaian pola tanam untuk menjaga produksi pangan selama kemarau, ketika pasokan air berkurang.
Di wilayah Jawa Tengah, menurut dia, daerah yang menghadapi risiko kekeringan di antaranya Kabupaten Wonogiri.
"Oktober kemungkinan sudah mulai, mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu parah," katanya.
Baca juga: BPBD sebut bencana kekeringan di Boyolali Jateng meluas
"Masih ada anggaran tak terduga sekitar Rp52 miliar yang bisa digunakan," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah bersiap menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan pada masa paling kering selama musim kemarau, yang menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga September 2023.
"Kesediaan pangan cukup. BPBD dan Dinas PU akan memasok kebutuhan air bersih," katanya.
Sumarno mengatakan bahwa pemerintah telah mengarahkan pelaksanaan penyesuaian pola tanam untuk menjaga produksi pangan selama kemarau, ketika pasokan air berkurang.
Di wilayah Jawa Tengah, menurut dia, daerah yang menghadapi risiko kekeringan di antaranya Kabupaten Wonogiri.
"Oktober kemungkinan sudah mulai, mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu parah," katanya.
Baca juga: BPBD sebut bencana kekeringan di Boyolali Jateng meluas