Semarang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Ganjar Pranowo memiliki empat tugas yang menjadi prioritas untuk dituntaskan yakni infrastruktur, pendidikan, kemiskinan dan stunting atau tengkes.
"Infrastruktur penting untuk didahulukan karena berkaitan dengan anggaran juga. Kalau anggaran tercukupi kita bangun semuanya, ini harus diprioritaskan," kata Sumanto di Semarang, Minggu.
Selain infrastruktur, dia juga menyoroti permasalahan pendidikan. Persoalan pendidikan yang kerap menjadi keluhan masyarakat adalah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena masih ada kecamatan yang tidak ada SMA maupun SMK Negeri maupun swasta di wilayah tersebut.
Sumanto mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 17 titik kosong (blank spot) terkait ketersediaan SMA/SMK Negeri maupun swasta di seluruh Jawa Tengah.
"DPRD Jateng mendorong pembangunan SMA maupun SMK pada titik-titik 'blank spot' ini untuk mengakomodir siswa lulusan SMP di daerah tersebut," ujar dia.
Menurut Sumanto, upaya mendirikan SMA maupun SMK Negeri pada titik "blank spot" bukanlah perkara mudah. Sebab pihak terkait perlu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun SDM seperti guru yang mengajar.
Kemiskinan dan Stunting
Sumanto menambahkan, tugas atau pekerjaan rumah lain yang perlu diselesaikan Pj Gubernur Jateng adalah masalah kemiskinan dan stunting. Politisi asal Kabupaten Karanganyar tersebut mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu ajaran Bung Karno.
"Bung Karno mengajarkan kita harus menambah tenaga kaum Marhaen atau kaum miskin. Dalam Pasal 34 UUD 1945 juga disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini.
Menurut dia, angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 10 persen meskipun dibandingkan tahun sebelumnya sudah ada penurunan.
Sementara persoalan stunting terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi. Terlebih ada target angka stunting nol persen pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng menurun meski belum signifikan. Pada Maret 2023 tercatat 3,79 juta penduduk miskin (10,77 persen).
Sedangkan pada September 2022, jumlahnya mencapai 3,86 juta orang (10,98 persen). Jumlah penduduk miskin di Jateng menurun sebanyak 66,7 ribu orang pada periode Maret 2023 dibanding September 2022.
Menurut BPS, tingkat kemiskinan di perkotaan Jateng sekitar 9,78 persen dan tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 11,8 persen.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Jawa Tengah masih di angka 20,8 persen. Angka tersebut tidak jauh dari rata-rata nasional 2022 sebesar 21,6 persen.
Tiga Nama
DPRD Jateng telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo. Ganjar akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023.
Ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.
Usulan tiga nama itu merupakan hasil dari rapat gabungan seluruh pimpinan DPRD Jateng dan ketua fraksi. DPRD Jateng telah mengirimkan ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemilihan tiga nama itu berdasarkan atas kapabilitas mereka yang dianggap mampu meneruskan program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih satu nama Pj Gubernur berdasarkan usulan dari DPRD Jateng dan Kemendagri.
"Kita kan paham regulasi. Kewenangan kita mengusulkan, bisa dipilih bisa tidak. Harapannya usulan kita dipilih, tapi kalau tidak, Pj Gubernur harus memenuhi kriteria yang mampu membawa Jateng kondusif," ungkapnya.
Sumanto juga berharap Pj Gubernur Jateng bisa bekerjasama dengan DPRD dan 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah sebab Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.
"Kami berharap bisa koordinasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting. Meski kemarin karena ada COVID-19 yang membuat beberapa hal tak sesuai target, namun akhir-akhir ini 'track'-nya sudah bagus," katanya.
Ada penurunan angka kemiskinan di Wonogiri dan Karanganyar. "Nanti perlu kita genjot lagi supaya mendekati angka kesempurnaan," kata dia.
"Infrastruktur penting untuk didahulukan karena berkaitan dengan anggaran juga. Kalau anggaran tercukupi kita bangun semuanya, ini harus diprioritaskan," kata Sumanto di Semarang, Minggu.
Selain infrastruktur, dia juga menyoroti permasalahan pendidikan. Persoalan pendidikan yang kerap menjadi keluhan masyarakat adalah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena masih ada kecamatan yang tidak ada SMA maupun SMK Negeri maupun swasta di wilayah tersebut.
Sumanto mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 17 titik kosong (blank spot) terkait ketersediaan SMA/SMK Negeri maupun swasta di seluruh Jawa Tengah.
"DPRD Jateng mendorong pembangunan SMA maupun SMK pada titik-titik 'blank spot' ini untuk mengakomodir siswa lulusan SMP di daerah tersebut," ujar dia.
Menurut Sumanto, upaya mendirikan SMA maupun SMK Negeri pada titik "blank spot" bukanlah perkara mudah. Sebab pihak terkait perlu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun SDM seperti guru yang mengajar.
Kemiskinan dan Stunting
Sumanto menambahkan, tugas atau pekerjaan rumah lain yang perlu diselesaikan Pj Gubernur Jateng adalah masalah kemiskinan dan stunting. Politisi asal Kabupaten Karanganyar tersebut mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu ajaran Bung Karno.
"Bung Karno mengajarkan kita harus menambah tenaga kaum Marhaen atau kaum miskin. Dalam Pasal 34 UUD 1945 juga disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini.
Menurut dia, angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 10 persen meskipun dibandingkan tahun sebelumnya sudah ada penurunan.
Sementara persoalan stunting terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi. Terlebih ada target angka stunting nol persen pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng menurun meski belum signifikan. Pada Maret 2023 tercatat 3,79 juta penduduk miskin (10,77 persen).
Sedangkan pada September 2022, jumlahnya mencapai 3,86 juta orang (10,98 persen). Jumlah penduduk miskin di Jateng menurun sebanyak 66,7 ribu orang pada periode Maret 2023 dibanding September 2022.
Menurut BPS, tingkat kemiskinan di perkotaan Jateng sekitar 9,78 persen dan tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 11,8 persen.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Jawa Tengah masih di angka 20,8 persen. Angka tersebut tidak jauh dari rata-rata nasional 2022 sebesar 21,6 persen.
Tiga Nama
DPRD Jateng telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo. Ganjar akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023.
Ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.
Usulan tiga nama itu merupakan hasil dari rapat gabungan seluruh pimpinan DPRD Jateng dan ketua fraksi. DPRD Jateng telah mengirimkan ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemilihan tiga nama itu berdasarkan atas kapabilitas mereka yang dianggap mampu meneruskan program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih satu nama Pj Gubernur berdasarkan usulan dari DPRD Jateng dan Kemendagri.
"Kita kan paham regulasi. Kewenangan kita mengusulkan, bisa dipilih bisa tidak. Harapannya usulan kita dipilih, tapi kalau tidak, Pj Gubernur harus memenuhi kriteria yang mampu membawa Jateng kondusif," ungkapnya.
Sumanto juga berharap Pj Gubernur Jateng bisa bekerjasama dengan DPRD dan 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah sebab Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.
"Kami berharap bisa koordinasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting. Meski kemarin karena ada COVID-19 yang membuat beberapa hal tak sesuai target, namun akhir-akhir ini 'track'-nya sudah bagus," katanya.
Ada penurunan angka kemiskinan di Wonogiri dan Karanganyar. "Nanti perlu kita genjot lagi supaya mendekati angka kesempurnaan," kata dia.