Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengurangi angka selisih antara kebutuhan dan persediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (backlog) melalui beberapa program dengan menggandeng berbagai pihak.
“Banyak ikhtiar yang telah dilakukan Pemprov Jateng untuk menyediakan rumah layak huni bagi warganya di antaranya program pembangunan rumah sederhana sehat untuk warga miskin, dan Program Tuku Lemah Oleh Omah bagi masyarakat miskin berpenghasilan kurang dari Rp3 juta, yang tidak mampu mengakses perbankan,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Nova Adiwidanto di Semarang, Jumat.
Pada 2022 sudah ada 639 unit rumah yang terbangun melalui Program Tuku Lemah Oleh Omah yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sedangkan pada 2023 sekitar 615 unit rumah akan dibangun.
Selain itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Forkom Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Bank BTN menggelar Jateng Tapera Expo 2023.
Menurut dia, Jateng Tapera Expo 2023 juga menjadi upaya Pemprov Jateng untuk memberikan informasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengakses kepemilikan rumah sederhana sehat bersubsidi.
“Diharapkan acara yang juga rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional sekaligus Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah ini dapat mengedukasi masyarakat yang menganggap rendah kualitas rumah subsidi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa rumah subsidi adalah rumah standar bertipe minimal 27 dengan luas tanah 60 meter persegi dan pada 2023 dipatok dengan harga Rp162 juta per unit.
“Pameran perumahan bersubsidi Jateng Tapera Expo, diharapkan menjadi ajang edukasi bagi masyarakat terhadap stereotipe bahwa rumah subsidi jadi barang kelas dua. Nah, di ajang ini kami informasikan bahwa rumah subsidi adalah rumah standar dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Ia menyebut para pengembang dan perbankan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk aktif memberi peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah sendiri yang sehat.
Selain itu, juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi “backlog” rumah di Jateng yang mencapai sekitar 419.000 unit.
“Ini merupakan bentuk dukungan agar permasalahan ‘backlog’ perumahan angkanya semakin mengecil,” ujarnya.
Baca juga: Polemik baju adat siswa, DPRD Semarang minta bertahap